Foto: Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -
Wakil Ketua Komisi II
DPR F-PKB, Luqman Hakim, menyoroti banyaknya pejabat DKI Jakarta yang mundur di era Gubernur
Anies Baswedan. Dia mengaku prihatin terhadap para pejabat yang mundur.
"Pengunduran diri banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI dan sikap boikot ASN DKI terhadap lelang jabatan eselon II belakangan ini, sungguh kejadian yang memprihatinkan," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).
Komisi II sendiri merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan daerah, otonomi, birokrasi hingga aparatur negara. Luqman mengatakan banyaknya pejabat yang mundur menjadi tanda ada permasalahan serius di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Dia meminta Kemendagri, KASN hingga BKN menelusuri permasalahan tersebut.
"Kejadian-kejadian itu mengisyaratkan ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Gubernur DKI
Anies Baswedan. Problemnya detailnya apa? Sebaiknya Kemendagri, KASN dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah-masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI," jelasnya.
"Apakah terkait langsung dengan kapasitas manajerial kepemimpinan Gubernur Anies? Atau terkait dengan sikap kepemimpinan Gubernur yang mengganggu kondusivitas lingkungan kerja Pemprov? Semua perlu dicari akar masalahnya secara terang," lanjut Luqman.
Dia meminta Anies mulai mengintrospeksi diri. Dia mendesak Anies mengakui jika tidak mampu memimpin birokrasi.
"Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan introspeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan-kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI. Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan," ucapnya.
Seperti diketahui, Pejabat DKI yang mengundurkan diri bertambah lagi. Kali ini dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini menambah daftar pejabat DKI yang mundur. Berdasarkan catatan detikcom, sejak 2019 sudah ada 7 pejabat DKI yang mengundurkan diri.
Berikut ini daftarnya:
2019
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) dari Djafar Muchlisin
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra
2020
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto
2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Tsani Annafari
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Alvin Wijaya
https://news.detik.com/berita/d-5581..._from=wp_nhl_3
"Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan introspeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan-kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI. Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan," ucapnya.