Presiden Jokowi bersama para pemimpin negara lain yakni Malaysia dan Brunei Darussalam mengutuk keras aksi serangan keji yang dilakukan oleh tentara Israel pada Palestina. Pernyataan itu diungkapkan dalam pernyataan sikap tertulis terkait ‘Peningkatan Kekerasan oleh Israel di Wilayah Pendudukan Palestina’.

“Kami mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak,” kata Jokowi dalam kicauannya lewat pernyataan resmi, Minggu (16/5).

Jokowi mengatakan ketiga negara juga sangat prihatin dengan perluasan pemukiman ilegal dan penghancuran serta penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Ketiga negara juga tanpa pamrih mengutuk pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel.

“Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, dan oleh karena itu menyerukan segera dan tindakan kolektif yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas yang diperlukan atas pelanggaran tersebut,” tegasnya.

Jokowi menegaskan ketiga negara menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional. Ketiga negara mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran internasional sementara di Kota Al Quds, untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina.

Ketiga negara, kata Jokowi, juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera bertindak dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, mengingat komunitas internasional. Menurutnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya, telah tanggung jawab khusus untuk menyerukan penghentian semua kekerasan, dan memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional.

“Kami meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas perkembangan yang parah dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” tegasnya.

Ketiga negara juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga solusi dua negara untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Jokowi melalui suratnya menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter,” tutup pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin serta Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Boikiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan dari Negara Brunei Darussalam.


Sumber