Islamophobia, berasal dari dua kata, Islam dan fobia (ketakutan yang berlebihan). Jika ditarik maknanya, istilah tersebut didefinisikan sebagai prasangka atau ketakutan yang tidak wajar terhadap Islam dan kaum Muslimin.

Ketakutan tersebut merembet pada simbol-simbol agama Islam. Seperti hijab yang kerap diartikan sebagai antifeministik dan antiliberal. Begitu pula halnya dengan persepsi masyarakat terhadap pria yang memelihara janggut yang sering dikait-kaitkan dengan teroris.

Bisa kita bayangkan betapa pilunya umat Islam. Simbol-simbol keagamaan yang menjadi identitasnya kerap kali disangkakan buruk. Dianggap simbol-simbol teroris. Bahkan tak jarang kitab suci Al Quran dijadikan barang bukti kasus terorisme, sehingga menimbulkan sentimen berbau prasangka adanya penegakan hukum yang memusuhi Islam.

Itulah mengapa ketika ada pernyataan dari pemerintah yang menetapkan kelompok teroris bukan dari Islam, beberapa organisasi Islam mendukungnya.

Pada 27 April 2021, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Abdul Mu’ti menilai kegiatan KKB selama ini meresahkan masyarakat Papua, dampak rangkaian serangan bersenjata yang mereka lancarkan tak hanya menyasar aparat TNI - Polri, bahkan juga menyasar warga Papua.

Serangan bersenjata di Sarinah, baku tembak di Poso, hingga aksi tunggal Lone Wolf di Mabes Polri saja tergolong terorisme, apa iya organisasi separatis bersenjata yang juga merencanakan serangan bersenjata secara terorganisir, tidak tergolong terorisme?

Terlebih lagi, KKB memiliki tujuan ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.

Pihak Muhammadiyah mengatakan, dengan pelabelan itu, maka teroris tidak lagi dipersepsikan hanya terkait agama tertentu. "Penyebutan KKB sebagai teroris juga menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, seperti yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat," kata Abdul.

Sumber : CNN Indonesia[Muhammadiyah dan PBNU Dukung KKB Papua Dilabeli Teroris]

Tak hanya Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) turut mendukung cara pemerintah menyikapi KKB. HMI MPO mencermati, pelabelan teroris pada KKB Papua sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelabelan teroris terhadap KKB juga memantapkan langkah pemerintah dalam menindak KKB. Namun HMI MPO juga mengingatkan pemerintah agar tetap mempertimbangkan HAM dalam menangani situasi di Papua.

Sumber : Detik [HMI MPO Setuju Status Teroris untuk KKB Papua]

Berdasarkan pernyataan PP Muhammadiyah soal pelabelan teroris yang tak lagi dipersepsikan agama tertentu tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa penanganan terorisme di Indonesia selama ini didominasi oleh kelompok ekstremis Islam.  Namun pelabelan terorisme Papua akan menghasilkan 2 karakter terorisme. Yakni terorisme berkarakter agama dan terorisme berkarakter separatis.

Tentunya banyak pekerjaan rumah bagi pemerintaah jika ingin menangani kedua jenis terorisme secara tepat sasaran, serta saling terintegrasi. Namun sisi positifnya, jika Indonesia berhasil merumuskan formula yang mujarab, maka Islamophobia yang terjadi selama ini akan berangsur-angsur berkurang.

Sebab wacana melawan terorisme segera bergeser dari semula banyak bermain simbol dan stigma negatif teroris dan Islam, yang berdampak pada meningkatnya sensitivitas mayoritas muslim terhadap penegakan hukum melawan terorisme, bergeser menjadi pencarian titik temu dan pencarian kesamaan antara terorisme agama dan terorisme separatis.

Ketika gaya bully terhadap simbol-simbol fisik seperti janggut, sorban, dan sejenisnya, yang selama ini banyak diandalkan pemerintahan Jokowi juga digunakan untuk terorisme Papua, maka otomatis penegakan hukum melawan terorisme Papua akan jatuh ke dalam sentimen rasialisme.

Jika kita terbiasa membudayakan stigma fisik janggut dan sorban identik dengan terorisme, maka kita akan terjerumus membudayakan stigma fisik stigma OAP (Orang Papua Asli) yang menggunakan ornamen atau atribut yang biasa digunakan oleh ektrimis Papua, sebagai teroris. Itulah definisi dan implementasi yang sesungguhnya dari Diskriminasi dan Rasialisme.

Apa iya, jika kebanyakan Ekstrimis / Teroris Papua menggunakan slayer (ikat kepala), maka OAP yang memakai ikat kepala lalu boleh kita cirikan potensial teroris Papua? Tidak toh?

Namun jika pemerintah mampu mengubah paradigma ini, maka tekanan Islamophobia dampak kerasnya penegakan hukum kepada Islam dan terorisme Islam, yang selama ini terus memanas, bisa meredam. Penetapan starus terorisme Papua, merupakan kesempatan bagi umat Islam membebaskan dirinya dari Islamophobia, sekaligus menjadi kesempatan bagi Pemerintah dan Polri, untuk merangkul umat Islam dalam rangka meredam stigma Anti Islam dan Islamophobia.

Maka secara logika, umat Islam yang gerah terhadap Islamophobia yang selama ini menimpa simbol-simbol Islam seharusnya mendukung penetapan terorisme separatis Papua. Sebaiknya organisasi Islam lainnya turut mendukung ditetapkannya KKB Papua sebagai teroris.

Karena, terorisme bukan lagi persoalan agama tertentu. Penetapan status Terorisme Papua, adalah peluang dan momentum bagi Pemerintahan Jokowi periode kedua, untuk membuktikan dirinya tidak anti Islam dan Islamophobia.

Penetapan status Terorisme Papua, adalah peluang dan momentum mengakhiri Islamophobia di Indonesia.