Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit indeks demokrasi Indonesia berada di bawah Timor Leste, Malaysia, dan Filipina. Ma'ruf Amin meminta kepala daerah memperhatikan angka tersebut dalam mengambil kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan.

"Beberapa referensi indikator nasional dan internasional dapat kita cermati untuk melihat kinerja perjalanan otonomi daerah selama kurun waktu 25 tahun ini," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri acara HUT Otonomi Daerah tahun 2021 dalam siaran YouTube Kemendagri, Senin (26/4/2021).

"Pertama, laporan indeks demokrasi dunia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit dengan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Tahun 2019 dan 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Posisi Indonesia di lingkungan Asia Tenggara berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina," sambungnya.

Ma'ruf juga memaparkan laporan Human Development Index (HDI) yang dirilis oleh program pembangunan PBB (UNDP) dengan tiga indikator, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian. Indonesia pada 2020 berada pada peringkat ke-107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03% dibanding capaian tahun 2019.

"Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand," katanya.

Ma'ruf juga memaparkan indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International. Pada 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-102 dengan skor 37.

"Tahun 2019 berada pada peringkat 85 dengan skor 40. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura peringkat 3 dengan skor 85, Brunei peringkat 35 dengan skor 60, dan Malaysia peringkat 57 dengan skor 51," jelasnya.

Selanjutnya, laporan ease of doing business yang dirilis oleh World Bank, dengan empat belas indikator. Tahun 2020 Indonesia termasuk dalam klasifikasi easy atau mudah berusaha, namun masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan klasifikasi very easy.

Ma'ruf mengatakan, dengan adanya otonomi daerah, sudah jelas pembagian tugas. Ma'ruf meminta kepala daerah memperhatikan 4 data itu untuk meningkatkan jalannya pemerintahan.

"Mengacu pada keempat indikator tersebut di atas, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atau kewenangan yang dibagi pusat dan daerah khususnya sektor ekonomi yang menjadi kewenangan daerah memegang kunci penting sebagai upaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan," kata dia.

link


Ma'ruf juga memaparkan laporan Human Development Index (HDI) yang dirilis oleh program pembangunan PBB (UNDP) dengan tiga indikator, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian. Indonesia pada 2020 berada pada peringkat ke-107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03% dibanding capaian tahun 2019.

"Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand," katanya.