Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin menyulap Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia menjadi bank syariah. Tujuannya, agar ekonomi dan keuangan syariah Tanah Air semakin besar.

"Konversi berbagai BPD, terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat," ucap Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (27/4).

Ma'ruf mengatakan keinginan ini muncul karena pemerintah sudah berhasil menggabungkan alias merger tiga bank BUMN syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Harapannya, langkah ini juga bisa diterapkan di BPD. Apalagi, bank daerah punya potensi pendapatan yang cukup besar dan sangat mungkin berkontribusi pada ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Lebih lanjut, keinginan ini sudah disampaikan Ma'ruf secara langsung kepada jajaran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ia ingin harapan ini bisa diteruskan oleh KNEKS."Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif," tekannya.

Saat ini, tiga BPD memang sudah bersulih menjadi bank syariah, misalnya Bank Aceh, Bank NTB, dan Bank Bengkulu. Sementara, dua BPD lainnya masih dalam proses, yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Nagari.

Bahkan di Aceh, pemerintah daerahnya mengeluarkan aturan bertajuk Qanun Lembaga Keuangan Syariah, di mana bank yang boleh beroperasi di provinsi tersebut hanyalah bank syariah.

Saat ini, para bank konvensional pun tengah mengonversikan diri menjadi bank syariah melalui anak usahanya, misalnya BRI, BNI, Mandiri, hingga CIMB Niaga. Sedangkan yang tidak, memutuskan hengkang dari Aceh, misalnya Bank Panin.

Di sisi lain, Ma'ruf juga meminta KNEKS untuk melakukan pendataan produk halal ke dalam sistem dan mempercepat sertifikasi halal.

"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar," ujar Ma'ruf.

Tak ketinggalan, Ma'ruf juga meminta agar industri tersebut segera dihubungkan ke kawasan industri halal (KIH). Ia ingin KIH yang sudah ada bisa segera beroperasi optimal.

link


"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar," ujar Ma'ruf.