Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok anti kudeta di Myanmar bakal membuat pemerintahan baru. Parlemen Persatuan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) menyebut akan membentuk pemerintahan pada pekan pertama April ini dan menyusun konstitusi baru Negeri Burma.

CRPH adalah perkumpulan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai itu dibentuk pimpinan de facto Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi. 

Pemerintahan baru akan terdiri dari seorang presiden, penasihat negara bagian dan dua wakil presiden. Ada pula seorang perdana menteri, menteri, dan deputi.
Ini akan bekerja untuk menggulingkan junta dengan menggunakan segala cara. Baik politik, ekonomi, sosial, melalui urusan luar negeri, melalui diplomasi, pertahanan dan keamanan.
Piagam tersebut menguraikan kesepakatan awal tentang pembentukan persatuan demokratis federal dan pengaturan konstitusional sementara sebelum negara tersebut mengadopsi Konstitusi baru yang dapat menjamin kesetaraan dan otonomi melalui referendum nasional.

"Pemerintahan persatuan nasional dibentuk dengan Piagam Demokrasi Federal," kata CRPH.
Sementara itu, 10 milisi etnis bersenjata Myanmar telah memberikan dukungan penuh kepada Piagam Demokrasi Federal tersebut. Dengan piagam baru, Konstitusi 2008 yang dirancang militer dihapus.
"Kelompok itu akan mendukung penuh berjalannya demokrasi yang dikehendaki rakyat dan menentang bentuk kudeta kekuasaan yang dilakukan militer 1 Februari lalu," kata Jenderal Yawd Serk, Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST) dan ketua Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS).
"Kami dengan tegas berdiri bersama orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang menentang perebutan kekuasaan dewan militer dengan melakukan demonstrasi damai dan menuntut diakhirinya kediktatoran."
Hingga Minggu (4/4/2021), lembaga bantuan tahanan politik setempat mencatat setidaknya 557 orang, termasuk anak-anak dan pengamat. Namun belum ada pernyataan dari pemerintah. 


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...erintahan-baru