Indonesia dan Jepang pada Selasa (30/3/2021) menandatangani kerja sama pengiriman alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan transfer teknologi di bidang pertahanan dalam apa yang disebut oleh Menteri Pertahanan Indonesia sebagai yang “pertama dalam sejarah”.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan mitranya Menhan Jepang Nobou Kishi menyatakan kesepakatan tersebut di Tokyo dalam pertemuan 2+2, yang juga diikuti oleh Menteri Luar Negeri kedua negara.

“Saya kira ini menjadi tonggak penting ketika kita sama-sama menyaksikan, dan saya mendapat kehormatan untuk menandatangani perjanjian transfer peralatan dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia,” kata Menhan Prabowo Subianto dalam keterangan pers yang sama.

“Saya rasa ini menjadi momen bersejarah yang pertama kalinya dalam hubungan bilateral Jepang dan Indonesia,” lanjutnya, tanpa merinci detail alat pertahanan apa yang dimaksud.

November tahun lalu, harian Japan Times mengutip sumber di pemerintahan Jepang, melaporkan Negara Matahari Terbit itu tengah dalam pembicaraan untuk mengekspor sejumlah unit kapal perang jenis Destroyer dan Fregat generasi terbaru untuk TNI AL.

Sumber itu menyebut, jika kesepakatan ini berhasil, maka ini bakal menjadi momentum bagi Jepang untuk membantu mewujudkan Indonesia dalam membuat kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka.

Pejabat di Kementerian Pertahanan tidak merespons upaya BenarNews untuk mengonfirmasi kesepakatan ini.

Sementara Menhan Jepang Nobuo Kishi mengungkapkan pihaknya akan mempercepat realisasi kerja sama yang diteken kedua negara hari ini. “Terkait kerja sama pertahanan dua negara, kami akan mempercepat pembahasan dalam rangka merealisasikan transfer peralatan penting itu,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berharap kesepakatan yang diteken dengan Indonesia memperkuat kerja sama di bidang keamanan yang selama ini dijalin dua negara.

Suga menekankan pentingnya bagi kedua negara untuk mencapai konsensus tentang transfer alutsista dan kesepakatan teknologi, “demi mewujudkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” katanya, dikutip dari Kyodo, saat menerima Menteri Retno dan Prabowo di kantornya sebelum pertemuan 2+2.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Oktober tahun lalu, Suga dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyepakati kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan melalui percepatan negosiasi penjualan peralatan dan teknologi alutsista, merujuk pada perkembangan situasi terkini di kawasan.

“Kami juga sepakat mempercepat pengalihan peralatan dan teknologi pertahanan serta mendorong perkembangan sumber daya manusia termasuk di bidang penegakan hukum di laut,” kata Suga.

Laut Cina Selatan

Dalam konferensi pers yang sama Menteri Luar Negeri Indonesia dan Jepang juga menekankan pentingnya penghormatan atas prinsip transparansi dan keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik.

“Rivalitas dan konfrontasi tidak akan menguntungkan siapapun. Kawasan Indo-Pasifik harus menjadi kawasan damai dan sejahtera. Hal tersebut akan dapat tercapai jika kerja sama terus dikedepankan,” ucap Menlu Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan.

Indonesia meminta semua negara mematuhi hukum internasional, termasuk penghormatan atas prinsip-prinsip yang ada dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang meliputi transparansi, keterbukaan, dan inklusivitas, sambung Retno.

“Prioritas ASEAN adalah menjalin kerja sama konkret dengan semua mitra, termasuk Jepang, dalam mengimplementasikan kerja sama dalam konteks implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” tambahnya.

Menlu Jepang Toshimitsu Motegi dalam keterangan pers bersama menyampaikan keprihatinanya atas sepak terjang Cina di Laut Cina Timur maupun Laut Cina Selatan.

“Menteri Kishi (Menteri Pertahanan Jepang Nobou Kishi) dan saya menyampaikan keprihatinan yang serius atas aktivitas Cina, termasuk pemberlakuan undang-undang penjaga pantai,” kata Motegi.

“Kedua belah pihak (Indonesia dan Jepang) sama-sama memiliki keprihatinan yang serius tentang upaya sepihak yang terus-menerus dan semakin kuat untuk mengubah status quo dengan kekuatan bersenjata,” kata Motegi.

Motegi juga menyebut Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki kekhawatiran atas dampak dari undang-undang penjaga pantai Cina yang memberikan kewenangan lebih bagi negara itu untuk melegitimasi klaim sepihaknya di perairan strategis itu.

“Kedua negara menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia dan Jepang, dan juga negara lain dengan pandangan sama, untuk mengambil peran lebih dalam menciptakan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan pada supremasi hukum demi menjamin stabilitas, perdamaian dan kemakmuran komunitas internasional,” kata Motegi.

Cina mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada 22 Januari 2021, yang sejumlah beleidnya memungkinkan negara itu mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan dan yurisdiksi dinilai dilanggar oleh individu atau institusi di laut yang diklaim menjadi wilayah perairannya.

Meski Indonesia tidak menganggap memiliki klaim di Laut Cina Selatan, pemerintah kerap memprotes masuknya kapal ikan dan patroli laut Cina ke wilayah zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Cina bersikeras bahwa mereka memiliki hak sejarah atas perairan itu, hal yang ditentang Indonesia karena dinilai melanggar UNCLOS.

Di bidang infrastruktur, Menlu Motegi juga menyampaikan rencana pemberian pinjaman senilai 70 miliar Yen (sekitar Rp9,2 triliun) untuk proyek pengembangan pelabuhan Patimban, Jawa Barat, sebagai upaya meningkatkan konektivitas.

Selain itu Jepang juga menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, seraya menyampaikan rencana bantuan Jepang yang baru untuk penanganan pandemi COVID-19 senilai 400 juta Yen (sekitar Rp52,6 miliar).

Kudeta Myanmar

Dalam pertemuan 2+2 tersebut kedua perwakilan negara juga mengutuk kudeta militer di Myanmar.

“Mengenai Myanmar, Indonesia dan Jepang memiliki keprihatinan yang sama melihat perkembangan situasi di Myanmar,” kata Retno.

“Indonesia menolak keras penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan yang menyebabkan jatuhnya lebih dari 100 korban meninggal pada tanggal 27 Maret 2021. Hal ini tidak dapat diterima,” ujarnya.

Ia juga kembali menekankan pentingnya dialog.

“Hanya melalui dialog Myanmar akan dapat menyelesaikan masalah mereka,” lanjutnya, “saya juga menghargai dukungan Jepang terhadap upaya ASEAN untuk melibatkan Myanmar.”

https://progres.id/gadget-dan-teknol...teknologi.html

Banzai