Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – George Kipimbob, 23 tahun, sudah sejak 2017 menjadi peserta BPJS Kesehatan di Jayapura, Papua. Ia membayar sendiri sebagai peserta Kelas 1. Sejak itu ia sudah menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat penyakit ringan maupun berat.

Pria asal Merauke, Papua  itu tidak mendapat kesulitan mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan, karena persyaratan cukup mudah. Hanya membutuhkan Kartu Keluarga, KTP, pas foto, dan fotokopi buku rekening.

Kipimbob yang berdomisili di Perumnas 2 Waena, Kota Jayapura, Papua tersebut memakai BPJS Kesehatan agar bisa meringakan biaya pengobatan di rumah sakit.

Ia sering memakai layanan BPJS Kesehatan untuk berobat sakit malaria dan tipes. Juga memakai untuk pengobatan sakit berat, yaitu untuk cuci darah di RSUD Dok 2, Jayapura, Papua.
“Tapi kalau malaria yang paling sering, lebih dari 5 kali saya pakai BPJS untuk berobat,” ujarnya.



Bagi Kipimbob yang mulai cuci darah sejak umur 21 tahun memakai BPJS Kesehatan sangat membantu meringakan biaya berobat. Ketika sakit dan diharuskan rawat inap selama seminggu di Rumah Sakit Dian Harapan, ia mendapat pemotongan biaya karena memakai BPJS Kesehatan.

“Saya dirawat inap selama satu minggu di ruangan VIP, saya mendapat potongan harga dan bayar cukup murah, tetapi sekarang hanya sering pemeriksaan ‘ureum kreatinin’ saja fungsi ginjal,” katanya.

Namun menurutnya berobat dengan kartu BPJS Kesehatan harus lebih bersabar karena terkadang sistem pelayanannya agak lama dibandingkan yang langsung membayar.


Kipimbob berharap pemerintah lebih serius mengawasi rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan agar tidak membedakan layanan dari pasien bayar tunai.

Ia juga mengusulkan kepada pemerintah yang menanggung jaminan kesehatan untuk OAP (Orang Asli Papua) mengutamakan yang benar-benar tidak mampu secara biaya. Apalagi di Papua masih banyak OAP yang kesulitan berobat karena tidak mampu membayar rumah sakit, akhirnya mereka bertahan di rumah hingga ada yang sampai meninggal.

Yohana Rumbewas, perempuan asal Biak yang tinggal di Padang Bulan juga peserta BPJS Kesehatan sebagai pekerja penerima upah dari perusahaan sejak 2017.

Rumbewas pernah berobat sakit ringan seperti malaria. Ia juga memakai untuk mengontrol kehamilan dan perawatan setelah melahirkan. Baginya menjadi peserta BPJS Kesehatan memang membantu, hanya saja ia ,merasakan ada perbedaan dalam sistem pelayanan.

Saat ia mengontrol kehamilan memakai BPJS Kesehatan pelayanannya begitu lama dan riwayat konsultasi sempat tercecer di poli, padahal harusnya ada di poli ibu hamil. Ia juga memiliki pengalaman lain saat mengobat anaknya.


“Saat Sakil dirawat tahun 2018 pelayanannya kurang bagus, mereka bilang ruangan anak penuh sehingga butuh waktu 10 jam menunggu, itupun dititip di ruangan yang berbayar,” katanya.

Saat itu anaknya memiliki BPJS Kesehatan Kelas 2. Perawat mengatakan ruangan untuk Kelas 2 penuh dan jika sudah ada yang kosong akan dipindahkan. Anaknya dititipkan sementara di ruangan khusus untuk pasien swasta berbayar.

Ia berharap nanti dengan adanya integrasi BPJS Kesehatan ke dalam Kartu Papua Sehat, rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi OAP, baik bagi yang sakit ringan maupun darurat yang membutuhkan biaya yang besar.

Juga pelayanan kesehatan khusus untuk ibu ada anak semakin baik. Apalagi sudah ada alokasi dana otonomi khusus yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesehatan bagi OAP.

“Ini kan kebijakan Presiden Jokowi bahwa pelayanan kesehatan gratis, jadi tolong diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Sebab, tambahnya, ada beberapa tempat yang gratis tapi pelayanannya buruk, misalnya dengan alasan ruangannya penuh.

“Kemudian petugas yang menerima juga malas tahu pasien tunggu berlama-lama, itu juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan pihaknya telah menyerahkan data Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 2.386.048 jiwa yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar dapat dintegrasikan dengan Kartu Papua Sehat (KPS) untuk menikmati layanan kesehatan.

“Yang belum punya NIK selalu setiap hari kita upayakan untuk segera lengkapi, petugas-petugas kita di lapangan lagi berusaha,” ujarnya kepada Jubi di kantornya di Dinas Sosial Provinsi Papua, Kamis, 25 Maret 2021.

Draf kerja sama integrasi layanan kesehatan dengan BPJS, kata Ribka, telah ditandatangi, namun data-data atau nama-nama masih dalam tahap proses sehingga belum bisa dipublikasikan.

“Draf sudah ditandatangani, saya belum bisa buka karena permintaan dari BPJS ada hal-hal lain sehingga saya belum bisa publikasikan,” ujarnya. (*)

https://jubi.co.id/23-juta-orang-asl...kesehatan/amp/


Semoga makin banyak rumah sakit kelas A di Papua dan warga sana bisa dilayani dengan baik seperti di Jakarta

Apakah yang teriak-teriak referendum menikmati BPJS ?