Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu gencar melakukan ready viewed peninjauan vaksinasi Covid-19 yang digelar secara massal di sejumlah daerah.

Vaksinasi dianggap sebagai game changer, agar Indonesia lepas dari jerat pandemi Covid-19 yang mulanya menyebar di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China. Kepala negara, bahkan tak pernah bosan menyampaikan harapan itu ke publik.

"Kita harapkan dengan makin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal dan kita harapkan bisa menekan laju penularan Covid yang ada di negara kita," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi massal di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Ini bukan pertama kali Jokowi melontarkan harapan tersebut ke publik. Dalam berbagai kesempatan saat peninjauan vaksinasi massal, RI 1 kerap kali menyuarakan dengan lantang keinginan keras pemerintah agar herd immunity bisa tercapai dengan vaksinasi.

Dalam dokumen presentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat menggelar rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, terungkap bahwa herd immunity bisa tercipta pada 15 Maret 2022 di Indonesia.

Herd immunity bisa tercapai saat 70% dari total penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan suntikan vaksin. Untuk mencapai target ambisius tersebut, sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi.

Namun, ahli merasa target yang dicanangkan pemerintah terlalu amibisius dan tidak realistis. Pemerintah, dianggap sudah salah kaprah sejak awal dalam menyikapi persoalan Covid-19.

"Herd Immunity tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Itu target yang ambisisus, tidak realistis," kata epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riyono saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Minggu (21/3/2021).

Pandu menilai, persoalan vaksinasi bukan hanya memiliki kendala dalam pelaksanaan maupun distribusinya. Persoalan stok, kata dia, juga memengaruhi apakah vaksinasi bisa berjalan efektif.

Selain itu, vaksin bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mengendalikan pandemi. Sebab, vaksinasi tidak memiliki jaminan apapun seseorang akan kebal terhadap Covid-19 selamanya.

"Untuk mengatasi pandemi harus mengurangi orang yang masuk rumah sakit. Kemudian menurunkan kematian kalau bisa sampai zero. itu yang dilakukan negara lain," ujar Pandu.

Menurutnya, seharusnya program vaksinasi lebih diprioritaskan kepada masyarakat lanjut usia, setelah tenaga kesehatan. Pemerintah, lanjut Pandu, selama ini tidak memperhitungkan pemetaan vaksinasi secara benar.

"Mereka terlalu ambisius dan tidak mengukur kemampuan. Ini akan mengulangi kesalahan tahun lalu. Kita seharusnya harus strategis dan inovatif. Vaksinasi cuma satu langkah, 3T harus diperkuat karena penularan masih terjadi. Kalau tidak, varian baru akan cepat menyebar," katanya.

"Pak Jokowi menurut saya kasihan. Beliau mendapat informasi yang tidak akurat dari stafnya. Pokoknya vaskinasi 180 juta orang siapapun. Tidak bisa disimplifikasi begitu. Seharusnya fokus bagaimana angka kematian dan rasio di rumah sakit turun," lanjutnya.


link


"Herd Immunity tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Itu target yang ambisisus, tidak realistis," kata epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riyono saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Minggu (21/3/2021).