Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua memandang perlu adanya negosiator untuk Papua. Sebab tidak bisa hanya berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dapat menyelesaikan berbagai masalah di Bumi Cenderawasih.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan negosiator itu bernegosiasi dengan pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik di provinsi tertimur Indonesia itu.

“Kita butuh mediator dan negosiator untuk bernegosiasi. Kita tidak bisa berharap pola-pola dialog yang dibangun Jokowi,” kata Ramandey saat hadir sebagai pembicara dalam rapat koordinasi Majelis Rakyat Papua di Kota Jaya, 19 Maret 2021.


Menurutnya, berapa kali pun Jokowi berkunjung ke Papua jika pola yang digunakan tidak berubah, takkan menghasilkan sesuatu.

“Berapa kali pun Jokowi datang ke Papua kalau pakai model dialog, pendekatan blusukan tidak bisa. Apa yang mau dicapai,” ujarnya.

Frits Ramandey mengatakan, selain itu kalangan di Papua mesti mendorong terbentuknya lembaga penanganan konflik sosial. Katanya, pembentukan lembaga ini telah direncankan Pemerintah Provinsi Papua sejak beberapa tahun lalu.

“Kita mesti menagih janji pemprov, mengenai pembentukan lembaga penanganan konflik sosial,” ucapnya.


Selama ini berbagai pihak menyarankan berbagai langkah yang dapat diambil pemerintah menyelesaikan masalah Papua.
SETARA Institute mendorong Jokowi agar mengirimkan utusan khusus (special envoy) untuk menginisiasi penyelesaian konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua.

Penyelesaian sejumlah kasus HAM di Papua dinilai pada dasarnya bukan sekadar meminimalisir komoditas isu kelompok-kelompok tertentu ke dunia internasional, tetapi juga terkait humanisasi di Papua dan hak konstitusional warga Papua dan Papua Barat.

“Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi harus mulai menginisiasi penyelesaian Papua dan Papua Barat secara holistik,” ujar Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, Senin, (15/2/2021).

Menurut Ikhsan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan menunjukkan bagaimana komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua. Ia juga mengingatkan penyelesaian konflik dan kekerasan berbasis pendekatan keamanan hanya akan memperpanjang barisan korban, terutama dari kalangan masyarakat sipil.

“Perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput diatasi,” kata Ikhsan.

Ia menilai selama ini banyak korban akan menjadi api dalam sekam dari masing-masing kelompok, sehingga akan memicu lahirnya konflik-konflik dan kekerasan berikutnya. (*)


https://jubi.co.id/tak-bisa-berharap...egosiator/amp/
Siapa yang tepat jadi negosiator? JK?