Quote:
JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya yang dikabarkan terkait program Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Jakarta berencana menurunkan target pembangunannya. Target awal yang dipatok 232 ribu unit kabarnya akan dikurangi menjadi hanya 10 ribu unit.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari berdasarkan draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke DPRD.
"Di Perda (Peraturan Daerah) RPJMD (2017-2022) yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," kata Eneng Malianasari, kepada Beritasatu.com, Sabtu (13/3/2021).
Rinciannya adalah, dari target rusunami 232.214 di RPJMD 2017-2020, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.
Sementara di draft perubahan RPJMD yang diserahkan DPRD, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit. Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.
Selain itu, terdapat perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami. Di Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan. Sedangkan di perubahan RPJMD, Pemprov DKI menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebagai catatan, batas maksimal penghasilan Rp 7 juta tersebut merupakan salah satu program kampanye Anies-Sandi.
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit. Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi," pungkas Eneng.
SUMBER
gih
lain kali pilih gubernur berdasarkan agama lagi
walau jelas2 gubernur bodoh hasil pecatan
yang bisa salah itung sampai 23,3T untuk tunjangan guru
klo menteri keuangan bukan sri mulyani, mgkn da lolos tu duit
