Naypyitaw - Unjuk rasa antikudeta terus berlanjut di Myanmar dan kembali diwarnai tindak kekerasan oleh pasukan keamanan yang diperintahkan oleh junta militer untuk menembak demonstran. Sedikitnya tujuh orang tewas tertembak dalam unjuk rasa terbaru di berbagai wilayah Myanmar.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (11/3/2021), tekanan internasional terus meningkat sejak militer Myanmar melancarkan kudeta dan melengserkan serta menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Unjuk rasa antikudeta digelar setiap hari dengan semakin lama semakin meluas.

Sejauh ini, lebih dari 2 ribu orang ditangkap dan lebih dari 60 orang tewas dalam unjuk rasa di berbagai wilayah. Polisi dan tentara Myanmar mengerahkan tindak kekerasan, termasuk menggunakan peluru tajam, dalam menghadapi para demonstran yang beraksi secara damai.

Dalam unjuk rasa terbaru di kota Myaing, Myanmar bagian tengah, sedikitnya enam orang dilaporkan tewas terkena tembakan aparat keamanan.

"Enam pria tewas tertembak, sementara delapan orang luka-luka -- dengan satu pria dalam kondisi kritis," tutur seorang petugas penyelamat setempat kepada AFP.

Salah satu saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa dia melihat lima korban tewas di antaranya tertembak di bagian kepala.

"Kami berunjuk rasa secara damai. Saya tidak percaya mereka melakukannya," tutur seorang demonstran kepada Reuters via telepon. Demonstran berusia 31 tahun ini menuturkan dirinya membantu mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit.

Laporan media lokal menyebut satu orang lainnya tewas dalam unjuk rasa di distrik Dagon Utara, Yangon -- kota terbesar di Myanmar. Berbagai foto yang diposting ke Facebook menunjukkan seorang pria tergeletak dalam posisi telungkup di jalanan, dengan darah mengalir dari cedera di kepalanya.

Jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa antikudeta di Myanmar ini terjadi setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merilis pernyataan bersama yang isinya mengecam penggunaan kekerasan oleh militer Myanmar terhadap para demonstran.

Pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB itu juga mendukung transisi demokrasi dan 'menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum'.

https://news.detik.com/internasional...a-di-myanmar/2

Wah makin parah neh

PBB cuman ngebacot doang