Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan pers terkait pengembangan vaksin Covid-19 di tanah air, Jumat (12/3/2021).
Dalam paparannya, Jokowi mengaku menghormati inovasi sebagai kunci bagi kemajuan sebuah negara tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, tentunya pemerintah akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator dalam negeri.

"Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Jokowi.

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkahasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," lanjutnya.

Menurut Jokowi, persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya, jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin. Demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi hadir dua hari usai dinamika dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang berlangsung pada Rabu (10/3/2021).
Selain membahas Vaksin Merah Putih, rapat itu juga membahas Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara telah melakukan uji klinis I. Namun, uji klinis II dan III kesulitan mendapatkan perijinan

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, BPOM telah melakukan kajian jangka menengah dalam penelitian uji klinis I. BPOM juga mengajak tim peneliti melakukan dengar pendapat untuk percepatan melakukan klarifikasi.

"Banyak data di dalamnya aspek keamanan dan efikasi yang membuat banyak pertanyaan," kata Penny. 


Salah satunya adalah melakukan praklinis dengan binatang yang ditolak oleh tim peneliti. Akhirnya pemberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) conditional untuk dilakukan bertahap.

Terawan sendiri telah menyampaikan hasil praklinik vaksin yang dikembangkan dengan metode sel dendritik yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Pengembangan juga sudah dikonsultasikan pada Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Profesor Nidom Foundation, Nidom.

Kesulitan mendapatkan izin ini berulang kali dipertanyakan para anggota Komisi IX DPR RI. Dewi Asmara, dari Fraksi Golkar, membandingkan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Dia mengatakan Vaksin Merah Putih belum masuk ke uji klinis namun sudah ada percepatan waktu masuk ke tahapan tersebut. Termasuk dalam percepatan dalam pengembangan.

Namun, Dewi heran saat vaksin Indonesia lainnya Vaksin Nusantara sudah masuk ke uji klinis namun dipersulit mendapatkan izin melakukan uji klinis.

"Kok bisa sih vaksin sama-sama buatan anak bangsa ada yang anak tiri ada yang anak emas. Sama-sama institusi negara perlakuan berbeda ada subyektifitas atau apa" ungkap Dewi.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta BPOM tidak mengizinkan AstraZeneca dipakai sementara waktu. Protokolnya, kata dia, tak sama dengan vaksin Sinovac.

"Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu pulangkan, walaupun itu vaksin gratis," katanya.

Menurut Saleh, berbeda dengan Sinovac, vaksin AstraZeneca tidak melalui uji klinis di dalam negeri. Padahal uji klinis dengan populasi luar negeri belum menjamin akan cocok dan aman digunakan untuk populasi Indonesia.

Sementara itu, BPOM menekankan bahwa seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah. Ia menuturkan BPOM transparan.

"BPOM akan transparan, kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apapun. Tapi ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific," jawab Penny. 


https://www.cnbcindonesia.com/tech/2...-kaidah-ilmiah