CNN Indonesia | Selasa, 09/03/2021 10:43 WIB
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...umbang-menteri
 Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)
Jakarta, CNN Indonesia -- 
Salah satu panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ilal Ferhard, menyatakan bahwa partainya bakal mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.




Ia pun mengungkapkan bahwa partainya membuka pintu bila Presiden Jokowi meminta kader Partai Demokrat di bawah pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun, menurutnya, keputusan untuk mengusung nama yang akan menduduki kursi menteri ada di tangan Moeldoko dan Jokowi.

[table][tr][td]Lihat juga:
 Demokrat Tegal Buka Suara soal Mahar Rp500 Juta untuk Pilkada[/td]
[/tr]
[/table]
"Tergantung dari Pak Jokowi. Kan, hak prerogatif, kita tidak pernah meminta, tapi kalau ada kader diminta [jadi menteri] bantu beliau, dengan senang hati kita harus buka pintu itu. Kita harus menerimanya dengan penuh amanah," kata Ilal, Senin (8/3) malam.


"Saya harap demokrat dukung pemerintah tapi kita tidak minta jatah menteri, tapi yang penting semua itu kita serahkan kepada Ketum dan Presiden," imbuhnya.
Ia menegaskan, langkah menjadi parpol pendukung pemerintah harus dilakukan Demokrat pimpinan Moeldoko. Menurutnya, oposisi hanya boleh dilakukan oleh parpol yang memiliki pendirian tetap dan harus dilakukan secara konsisten di setiap era pemerintahan.
"Ya harus seperti itu [dukung pemerintah], karena partai itu besar, jangan jadi oposisi. Oposisi boleh kalau punya pendirian yang tetap. Artinya, dia selalu selamanya oposisi, mau siapapun presiden dia selalu oposisi," kata Ilal.

[table][tr][td]Lihat juga:
 Nazaruddin Berpotensi Jadi Bendahara Demokrat Kubu Moeldoko[/td]
[/tr]
[/table]
Ilal melanjutkan, Demokrat sebagai sebuah parpol besar seharusnya tidak ragu untuk mendukung pemerintah. Menurutnya, Demokrat seharusnya memang mendukung pemerintahan Jokowi agar bisa melanjutkan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena Demokrat pernah punya presiden yang sebelumnya Pak Jokowi, artinya kalau kita dukung pemerintah paling tidak kita pro pemerintahan melanjutkan pekerjaan rumah Pak SBY yang belum selesai," tuturnya.
Ilal menegaskan, langkah menjadi parpol pendukung pemerintah bukan bertujuan untuk menjadi penjilat. Menurutnya, langkah itu harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa Demokrat mendukung program untuk masyarakat.
Untuk diketahui, Demokrat menjadi salah satu parpol di luar pemerintahan sejak kalah di Pemilu 2014 silam.

[table][tr][td]Lihat juga:
 Kubu Moeldoko Respons soal Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta AHY[/td]
[/tr]
[/table]
Demokrat hampir menjadi parpol pendukung pemerintah usai penyelenggaraan Pemilu 2019 setelah nama putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) santer dikabarkan bakal menduduki salah satu kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Namun, akhirnya hal tersebut tidak terealisasi dan Demokrat tetap menjadi parpol di luar pemerintahan hingga saat ini.
(mts/wis)