PSI mencatat rincian modal untuk PD Sarana Jaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni APBD 2019 sebesar Rp1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp900 miliar, dan APBD 2021 Rp1 triliun.

Di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, kata Eneng, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” kata dia.

Eneng mengatakan bahwa anggaran pengadaan tanah terbilang rawan karena nilai anggarannya sangat fantastis dan bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Proses pengadaannya juga tidak terbuka dan transparan. Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga kata Eneng semuanya dilakukan secara tertutup dan offline.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” ujar Eneng.

Eneng juga menuturkan bahwa menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di dalam program Rumah DP 0 Rupiah sebanyak 232.214 unit.

Tetapi hingga saat ini realisasinya masih kurang dari seribu unit atau bahkan tak sampai 1 persen.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran. PSI mendukung langkah-langkah KPK untuk membongkar kasus ini hingga tuntas dan melakukan tindakan tegas bagi semua pihak yang merugikan negara,” ujar Eneng.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

Hal ini dilakukan setelah Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (5/3/2021), terkait proyek rumah DP Rp0 rupiah.

Pelaksana Tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, Yoory dinonaktifkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," ujar Riyadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Untuk diketahui, Sarana Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang mengemban tugas untuk membangun proyek rumah DP Rp0 rupiah, proyek ini adalah janji kampanye Anies-Sandi.

Yoory C Pinontoan sudah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016, setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karier sejak tahun 1991.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz membenarkan kabar dugaan kasus korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PD Pembangunan Sarana Jaya. Azis menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pembelian lahan di beberapa lokasi Program DP 0 Rupiah yang dijalankan pemprov melalui BUMD DKI Jakarta.