Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) versi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum PD. Sekretaris Majelis Tinggi PD Andi Mallarangeng khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membiarkan adanya intervensi orang berkuasa terhadap suatu partai politik (parpol).

Awalnya, Andi Mallarangeng mengaku yakin Moeldoko izin kepada Presiden Jokowi untuk menjadi Ketum PD melalui KLB. Hal ini diungkapkannya dalam acara diskusi Polemik yang bertajuk 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini' melalui YouTube MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

"Bagi saya, masa sih orang macam dalam lingkaran dalam Presiden, tiap hari ketemu Presiden, kira-kira mau jadi ketum partai, kira-kira omong dulu nggak? Masa kita nggak minta izin sih, masa nggak ngomong sih," ujar Andi.

Lebih jauh, Andi Mallarangeng mengaku khawatir Jokowi benar membiarkan Moeldoko melakukan manuver politik hingga ditunjuk menjadi Ketum PD versi KLB di Sumut. Andi mengatakan menunggu sikap dan respons Presiden Jokowi atas munculnya sosok Moeldoko dalam KLB PD di Sumut.

"Dan kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada (pencegahan), dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa.
Jabatan Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden, itu jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik," ujarnya.

"Nah, ini karena jabatannya, yang punya bos atasan atau karena dirinya sendiri, bagaimana membedakan itu? Kita menunggu sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Pak Jokowi. Kita sudah kirim surat, kok. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban," sambungnya.

Selain itu, Andi Mallarangeng masih ingin menunggu keputusan yang dikeluarkan Menkum HAM Yasonna Laoly atas adanya KLB PD di Sumut yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum PD. Ia pun yakin Menkum HAM Yasonna Laoly dan jajaran masih memiliki integritas dalam membuat keputusan.

"Nah, sekarang mereka akan datang mendaftar dengan kepengurusan baru dan AD/ART baru. Pertanyaannya, di Kumham sikapnya bagaimana? Saya sih masih percaya teman-teman Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Menkum HAM Yasonna Laoly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih, apakah syarat-syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai dengan AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini," ungkapnya.

Sebelumnya, KLB PD versi Sumut memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum PD. Moeldoko, yang datang ke arena, memberi sambutan berapi-api di hadapan peserta.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat!" kata Moeldoko di lokasi KLB, The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3).

"Tidak ada yang tertinggal. Semua kita bersatu padu, kita ajak semuanya. Ini adalah rumah besar kita bersama," imbuh Moeldoko

https://news.detik.com/berita/d-5483...rom=wpm_nhl_20

Kira2 waktu nganu kongkalikong ama adiknya di kasus nganu,apakah sudah izin gitu,kan ente orang lingkaran nganu?.
"Dan kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada (pencegahan), dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan nganu membiarkan kadernya korupsi...

Saran ane tuk nganu,lebih baik org yg sudah cacat namanya jgn di up ke publik.
Malah jdi tertawaan saja.
Ikuti saran si dadu klo merasa benar2 solid.

yakin dah akan mendapat apresiasi publik yg tinggi