Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi kesal soal BUMN yang masih banyak menggunakan barang impor, termasuk untuk kebutuhan baja seperti pipa proyek. Namun, pihak kementerian perindustrian mengungkapkan soal kondisi importasi baja selama ini.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan lembaran baru bagi industri baja nasional. Sebab, Indonesia berhasil menekan impor baja hingga 34 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kita berhasil menekan impor sebesar 34 persen, di mana sebelumnya di tahun 2019, 2018, dan 2017 itu sering diwarnai banjir impor. Karena apa? kami menegakkan kebijakan yang tepat, dengan mengatur supply and demand secara smart, terstruktur dan sesuai dengan kapasitas industri nasional," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/3).

Impor baja untuk jenis slab, billet, dan bloom pada tahun 2020 sebanyak 3.461.935 ton, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.664.159 ton. Penurunan impor juga terjadi pada jenis baja Hot Rolled Coil per Plate (HRC/P) yang pada tahun 2020 menjadi 1.186.161 ton dari 1.649.937 ton di tahun sebelumnya.

Sementara itu, impor untuk jenis Cold Rolled Coil per Sheet (CRC/S) turun menjadi 591.638 ton tahun 2020 dibandingkan pada 2019 yang sebesar 918.025 ton. Untuk jenis baja lapis, impornya juga turun menjadi 1.016.049 pada 2020 dari 1.276.605 ton di tahun sebelumnya.

"Penurunan impor ini diyakini berkontribusi kepada surplus neraca perdagangan Indonesia, namun surplus perlu dipertahankan ke depan dengan menjaga keseimbangan supply demand baja nasional untuk menarik investasi. Yang harus dipastikan dengan rata-rata peningkatan kebutuhan nasional 5 persen per tahun, pasar mampu memenuhinya dengan prioritas berasal dari industri dalam negeri," papar Taufiek.

Kapasitas produksi bahan baku baja nasional (slab, billet, bloom) saat ini sebesar 13.098.000 ton dengan perkiraan produksi tahun 2020 sebesar 11.576.546 ton atau meningkat 30,25 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 8.888.000 ton. Selain itu, utilisasi pada tahun 2020 juga meningkat hingga 88,38 persen dari tahun 2019 sebesar 67,86 persen.

Menurut Taufiek, hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja pada tahun pandemi 2020. Namun hal tersebut tidak terjadi di beberapa negara, seperti China yang produksinya justru meningkat 5,2 persen. Berikutnya, produksi baja di Turki juga meningkat 6 persen, Iran meningkat 13 persen, dan Indonesia meningkat hingga 30,25 persen dibandingkan pada 2019.

"Sekto industri baja itu indikator ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh, tentunya ekonomi kita bisa terbangun dengan kuat. Dan, yang penting adalah kita harus mengoptimalkan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim menyebut impor baja menurun pada tahun 2020 lalu. Bukan tidak mungkin, angkanya bisa semakin turun di tahun ini.

"Tahun ini targetnya impor bisa turun 50%," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (5/3/21).

Meski ada klaim impor sudah turun, namun Jokowi masih jengkel karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri sejatinya sudah bisa dipenuhi oleh industri domestik. Jokowi bahkan tak habis pikir masih ada saja yang mengimpor barang yang sudah ada di dalam negeri.

"Pipa kita produksi banyak. Tapi masih impor untuk apa? Padahal dipakai untuk proyek pemerintah, BUMN. Kalau saya ngomong itu enggak boleh loh pak, gak boleh," kata Jokowi.

Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan menyadari produk industri dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri. Menurutnya, para pemangku kepentingan harus sadar betul akan hal itu.

"Itu harus dimulai dan kita harus benar-benar memulai, paling tidak dari pemerintah dan BUMN gede sekali angkanya. Kemudian dari cinta produk Indonesia dan tidak suka pada produk dari luar," tegas Jokowi.


link


"Pipa kita produksi banyak. Tapi masih impor untuk apa? Padahal dipakai untuk proyek pemerintah, BUMN. Kalau saya ngomong itu enggak boleh loh pak, gak boleh," kata Jokowi.


"Itu harus dimulai dan kita harus benar-benar memulai, paling tidak dari pemerintah dan BUMN gede sekali angkanya. Kemudian dari cinta produk Indonesia dan tidak suka pada produk dari luar," tegas Jokowi.