https://elangnews.com/nasional-peris...ngkap-kpk.html


Penulis/
Yayat R Cipasang/
Sabtu, 27 Februari 2021, 12:53 WIB

Elangnews.com, Jakarta – Sungguh tragis dengan yang dipertontokan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Meraih ratusan penghargaan sejak jadi bupati hingga menjadi gubernur semuanya luntur dalam beberapa jam saja setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (27/2/2021) dini hari.


Tentu yang membuat kaget karena Nurdin Abdullah sempat diganjar anugerah bergengsi Bung Hatta Award pada 2017. Itu adalah penghargaan tertinggi bagi para pejabat publik dan pegiat yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih antikorupsi.

Dikutip dari laman perkumpulan bunghattaaward.org disebutkan alasan dewan juri memberikan penghargaan. Disebutnya, selama dua periode memimpin Bantaeng, Nurdin Abdullah telah banyak membuat gebrakan dalam pembangunan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini.

“Berbagai perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Bantaeng terjadi berkat berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Nurdin Abdullah sejak awal menjabat,” tulisnya.

Baca:  Tegas! KPK Tidak Pernah Menghentikan Penyidikan Kasus Korupsi Bansos Covid-19


Disebutkan juga, sejak tahun 2015, sudah sekitar 200 pemerintah kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia yang belajar langsung ke Bantaeng mengenai peningkatan pelayanan publik dan terobosan dalam reformasi birokrasi.

Di akhir kemimpinannya di Banteng, Nurdin kemudian terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pilkada serentak 2018.

Sejak tahun 2015, sudah sekitar 200 pemerintah kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia yang belajar langsung ke Bantaeng mengenai peningkatan pelayanan publik dan terobosan dalam reformasi birokrasi. Diakhir pemimpinannya di Banteng, Nurdin kemudian terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pilkada serentak 2018.

Dewan Juri dalam Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2017 adalah Betti Alisjahbana, Bivitri Savitri, Endy M. Bayuni, paulus Pambudhi dan Zainal Arifin Mochtar.

Baca:  Menteri Era Orde Baru Angkat Bicara Soal Korupsi Edhy Prabowo


Saat itu Nurdin Abdullah mendapat penghargaan bersama Heru Pambudi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heru Pambudi dianggap membuat program terobosan seperti penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT), progres Pusat Logistik Berikat (PLB), dan e-commerce.

Melalui program PIBT telah melakukan 4.062 penindakan peredar rokok ilegal, menerapkan system “anti-splitting” untuk memberantas modus pemecahan nilai barang kiriman yang menyelamatkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp4 miliar.

Bivitri seperti dikutip Liputan6.com menyatakan, penghargaan yang diterima Nurdin Abdullah bisa saja dicabut. Namun, hal itu dapat dilakukan apabila Nurdin Abdullah sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (Yat/red)