jpnn.com, JAKARTA - Korban banjir di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, meminta DPRD untuk mendukung langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Para korban berharap para wakil rakyat itu menempatkan kepentingan mereka di atas keinginan partai apalagi pribadi.

Hal ini disampaikan Bison Winarno (44), warga RT10 RW01 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Dia mengungkapkan, kawasannya sudah tidak mengalami banjir sejak tahun 2007 silam. Namun banjir tahun ini berbeda.

"Kita dukung ya interpelasi ke Pak Anies, karena tempat ku dari 2007-an sudah ada tanggul tiga meter dan enggak pernah naik, kemarin itu, permukaan sampai naik. Bahkan warga sudah tambah lagi karena darurat, pakai karung dua tumpukan, setinggi 55-60 centimeter," katanya di Jakarta, Jumat (26/2).

Dia mengungkapkan, kawasan rumahnya terbilang cukup aman. Bahkan saat banjir tahun 2020, Bison masih bisa bernapas lega lantaran kawasannya tidak terendam banjir.

"Tahun baru 2020, kami enggak ada masalah. Nah daerah selatan kami, Pondok Labu udah banjir. Nah kalau sampai di kawasan kami masuk berarti tempat lain lebih dalem," ujarnya.

Untuk itu, Bison meminta partai partai yang berada di DPRD DKI Jakarta untuk ikut mendukung upaya PSI mengajukan hak interpelasi ke Anies. Harapannya permasalahan banjir tidak kembali terjadi di ibu kota.

"Tolong lah jangan cuman kampanye dekat sama warga, giliran warga kesulitan mereka menjauh. Kami enggak main-main. Korban banjir itu tidak semuanya kaya. Tapi akhirnya kalau sudah begini kami harus kredit buat ganti ini itu," tegasnya.

"Kan banyak juga anggota dewan dari wilayah kami, tolong lah dukunglah rekan mereka, jangan cuman beda fraksi atau partai lalu enggak saling dukung. Rakyat terutama warga di Cilandak dan dia (anggota dewan) tahu kondisinya," tutup Bison.

Sebelumnya,Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan atas penanganan banjir. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana menganggap Anies lalai menangani banjir.

PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal, kata Justin, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

"Sampai dengan saat ini Bapak Gubernur sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," tukasnya.

Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melalukkan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini pula menurut Justin penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," tutur Justin.

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Anies. Justru, Anies dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.

"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucapnya. (dil/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/korban-b...mpression=true
lubang ala abud

Jangan terlalu berharaplah dgn wakil rakyat..

Tidak ada makan siang gratis...

Salut tuk PSI...tetap lah idealis walaupun harus terseok2 di bawah