Klaten -

Nama gedung Grha Megawati di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ramai disebut di media sosial belakangan ini. Nama gedung itu disinggung saat netizen ramai membahas pembangunan museum SBY. Seperti apa faktanya?

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka, tidak membantah Pemkab sedang membangun gedung pertemuan tetapi belum resmi dinamakan Grha Megawati.

"Secara resmi belum (diberi nama Grha Megawati), kan belum ada peresmian," ungkap Pramana pada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (18/2/2021).
Baca juga:
Gerindra Jatim Nilai Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY Wajar

Pramana membenarkan nama Ghra Megawati itu baru wacana. Pembangunan gedung pertemuan Pemkab itu masih belum selesai hingga tahun ini.

"Iya (baru wacana dinamakan Ghra Megawati)," lanjut dia.

"Ini kan belum selesai tahun ini. Masih 2021 sampai 2022 baru selesai karena ada beberapa yang belum dibangun, seperti masjid dan ruang cateringnya," jelas Pramana.

Soal biaya APBD Klaten yang digunakan, terang Pramana, sejak dimulai pembangunannya dua tahun lalu sudah menyerap sekitar Rp 50 miliar. Tapi sampai selesai semuanya, kata dia, bisa habis anggaran hingga sekitar Rp 90 miliar.
Baca juga:
Soal Juliari Layak Dituntut Mati, Wakil Ketua KPK: Itu Dimungkinkan

"Tahun ini anggaran sudah sekitar Rp 50 miliar tapi kalau sampai selesai sekitar Rp 90 miliar. Nanti sampai 2022," pungkas Pramana.

Plh Bupati Klaten, Jaka Sawaldi, menambahkan gedung pertemuan yang dibangun Pemkab Klaten itu belum diberi nama. Termasuk soal nama Grha Megawati yang ramai dibicarakan.

"Belum. Namanya apa belum ada sampai sekarang, itu kan belum selesai dan saya belum tahu," ungkap Jaka Sawaldi pada detikcom melalui pesan singkat

detikcom sempat mendatangi gedung pertemuan di jalan lingkar selatan, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, itu. Kondisi lokasi sepi aktivitas. Gedung di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi itu dipagar seng rapat.

https://news.detik.com/berita-jawa-t...90-m-dari-apbd


Padahal Klaten ini minus APBD nya karena 70 persen lebih anggaran daerahnya habis hanya buat ngegaji pns. skrg ditambah lagi bebannya untuk bikin gedung ini.