Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah Indonesia hingga hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun. Angka ini naik Rp 1.296,56 triliun dalam setahun.

Kritikan soal utang berdatangan kepada pemerintah, terkait peningkatan utang. Apa penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati?

Sri Mulyani menjelaskan, pandemi virus Corona (Covid-19) menghantam kondisi ekonomi dunia, tak hanya Indonesia. Kegiatan ekonomi lesu, sehingga setoran pajak ke negara turun drastis.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengguyur anggaran stimulus yang besar untuk menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi.

Setoran pajak yang turun dan kebutuhan anggaran stimulus yang besar membuat defisit anggaran membengkak. Ujungnya utang harus ditambah, dan ini terjadi di seluruh dunia.

Baca: Sri Mulyani 'Ramal' PDB Indonesia Tumbuh 4,5%-5,3% di 2021



"Soal utang dan defisit naik disorot terus seolah-olah hanya kita negara yang ada di dunia ini. Negara lain juga mengalami hal yang sama," tegas Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, Selasa (16/2/2021).

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pelebaran defisit anggaran di Indonesia relatif moderat dibanding negara ASEAN dan G20. "Rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah. Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang paling kecil di antara negara ASEAN dan G20," paparnya.

Sri Mulyani memaparkan data jumlah besaran utang beberapa negara yang meningkat sepanjang 2020 karena hantaman pandemi yang terjadi.

Dari data yang dipaparkan, defisit anggaran Amerika Serikat (AS) pada 2020 adalah 14,9% , naik dari 2019 yang hanya 4,9%. Rasio utang pemerintah AS juga naik dari 108,7% dari PDB di 2019 menjadi 131,2% di 2020.


Baca: Bengkak, Anggaran Kesehatan Naik jadi Rp 254 T di 2021



Sumber: Kemenkeu

Kemudian China, defisit anggarannya di 2019 adalah 4,3% dan naik menjadi 11,9% dari PDB di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 52% di 2019 menjadi 61,7% di 2020.

Untuk negara tetangga, Sri Mulyani memaparkan Malaysia. Negeri jiran ini defisit anggarannya naik dari 2,9% di 2019 menjadi 6,5% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 57,2% di 2019 menjadi 67,6% di 2020.

Filipina juga begitu, defisit anggarannya bengkak dari 0,7% di 2019 menjadi 8,1% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 37% di 2019 menjadi 48,9% di 2020.

Singapura mengalami hal yang sama. Anggaran negeri singa ini awalnya surplus 3,9% di 2019, kemudian menjadi defisit 10,8% di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 130% di 2019 menjadi 131,2% di 2020.

Untuk Indonesia dibilang relatif aman oleh Sri Mulyani, karena defisit anggaran pemerintah Indonesia di 2019 adalah 2,3% dan naik jadi 6,1% di 2020. Sementara rasio utang pemerintah Indonesia naik dari 30,5% di 2019 menjadi 38,5% di 2020.

Dari data Kementerian Keuangan yang diperlihatkan Sri Mulyani, memang realisasi penerimaan negara di 2020 turun menjadi 1.633,6 triliun. Sementara target awal APBN 2020 adalah Rp 2.233,2 triliun.

Penerimaan negara ini jatuh dibandingkan realisasi 2019 yang sebesar Rp 1.960,6 triliun.

Setoran pajak anjlok dalam di 2020 menjadi Rp 1.070 triliun, dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.642 triliun. Pada 2019, penerimaan pajak mencapai Rp 1.322,7 triliun.

Pajak adalah tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat penerimaan seret, kebutuhan belanja naik karena penanganan dampak virus corona, baik di aspek kesehatan maupun sosial-ekonomi. Di 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.589,9 triliun, naik dari 2019 yang sebesar Rp 2.309,3 triliun.

Jadi, dari mana datangnya duit untuk membayari belanja yang membengkak? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya dari utang...


 https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217114838-4-223961/utang-ri-rp-6000-t-nih-jawaban-mengejutkan-sri-mulyani