gabener.edanAvatar border
TS
gabener.edan
DPRD Sumbar-Tokoh Masyarakat hingga Adat Rapat Bahas SKB Seragam Sekolah
Padang - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengumpukkan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membahas surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah. Pembahasan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Sumbar hari ini.
"Kita baru saja RDP dengan berbagai tokoh dan ormas. Pada umumnya mereka sepakat untuk mengajukan revisi SKB 3 menteri ini," kata Irsyad, kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Para tokoh yang hadir dalam RDP antara lain, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) M Sayuti Datuak Rajo Panghulu, Bundo Kanduang, Sekretaris NU Sumatera Barat Sulaiman Tanjung, mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, Aisyiyah, Muhammadiyah, Tarbiyah, Dewan Pendidikan dan sejumlah Ormas lainnya.

Irsyad menilai SKB seragam sekolah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"UUD Pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 sudah jelas menjadi rujukan utama pendidikan, yakni dunia pendidikan mendukung peningkatan keimanan di dunia dan menjunjung nilai-nilai agama," kata mantan Ketua DPW PKS Sumbar itu.


Usai RDP ini, DPRD Sumbar akan melakukan rapat dengan mitra Komisi V DPRD Sumbar, yaitu Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap sebelum mengambil sikap.

"Nanti akan kita rapatkan lagi dengan Dinas Pendidikan," katanya lagi.

Seperti diketahui, SKB 3 menteri tentang seragam sekolah ditolak oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur Wali Kota Pariaman secara lisan.

Genius menyebut penolakannya itu sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Namun, dia mengatakan tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat.

"Apa yang saya sampaikan itu hanya semacam koreksi kepada pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Jangan dianggap sama, digeneralisir. Kita hormati pemerintah pusat, hanya saja (pusat) harus menghargai kearifan lokal juga," ujar Genius, kepada detikcom, Rabu (17/2).

https://news.detik.com/berita/d-5379...from=wpm_nhl_8

Semua bermula dari hal kecil,pembangkangan akan terus terjadi kelak bila mereka di biarkan terus menerus dan akhirnya minta kebebasan entah kebebasan apa?

Negara yg di wakili oleh pemerintah pusat jangan pernah mau bertoleransi dengan mereka.
Apalagi soal skb 3 menteri soal seragam sekolah sudah on the track yaitu semua di kembalikan kepada keluarga yakni ortu siswa-siswi sendiri.
Sekolah cukup fokus di ilmu pendidikan dan moral yang bersifat rohani.
Mereka yg komplain ini adalah sekelompok orang yg egois dan kurang pintar melihat skb 3 menteri soal seragam sekolah tuk sekolah negeri.
emoticon-Traveller
Diubah oleh gabener.edan 18-02-2021 09:30
muhamad.hanif.2
galuhsuda
galuhsuda dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
2
761
17
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
670.7KThread40.8KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.