JAKARTA- Staf Ahli Menkominfo, Prof Henri Subiakto menilai, saat ini tidak muda mencari negarawan yang mempunyai moralitas tinggi seperti sosok almarhum BJ Habibie.

Menurut Henri, Habibie ketika lengser dari kursi presiden pada tahun 1999, setelah itu dia tidak terlibat dalam dunia politik atau tidak sekedar mengkritik pemerintah..

“Makin nyata, tidak mudah cari negarawan dengan moralitas tinggi seperti almarhum prof Habibie. Setelah lengser dari Presiden, beliau menjaga lisan dan perilakunya dengan etika. Hanya bicara tentang kebaikan, tidak obral kata-kata politis. Bangsa ini butuh tokoh-tokoh sebaik pak Habibie,” ucap Prof Henri dikutip twitternya, Senin (15/2).

Henri kemudian menyentil sejumlah tokoh nasional yang kera melontarkan kritikan kepada pemerintah. Dia menganggap tokoh-tokoh nasional saat ini tidak negarawan.

“Kalau sudah jadi tokoh besar nasional, harusnya sikap dan opininya itu mencerminkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, itulah negarawan,” katanya.

Henri mengatakan, tokoh Nasional itu seharusnya tidak digerakkan oleh kepentingan. “Bukan digerakkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau masih seperti itu tak beda dengan politisi kelas gelandangan politik,” katanya.

Tidak jelas apa yang disampaikan Prof Henri ditujukan kepada siapa. Namun publik menduga, ditujukan kepada mantan Wakil Presiden Jusuff Kalla (JK).

Seperti diketahui, JK juga ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku ingin dikritik. JK menanyakan cara kritik ke pemerintah tanpa harus dijerat UU ITE.

“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.


Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab menilai pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terlalu naif seakan-akan tidak pernah merasa berkuasa. "Terkesan lugu pernyataan pak JK ini. Seperti tidak pernah berkuasa dan menangkap aktivis," kata Fadhli

Analis politik asal UIN Jakarta itu pun membeberkan sejumlah data penangkapan aktivis saat JK menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyebutkan sejumlah nama seperti I Wayan Suardana alias Gendo aktivis mahasiswa dari Bali dan dua aktivis mahasiswa berasal dari Jakarta yakni Bay Harkat Firdaus alias Jondhay dan Fahrurrahman alias Paung


Fadhli menganggap, bahkan para aktivis tersebut karena aktivitasnya mengkritik penguasa saat itu harus mendekam dan merasakan dinginnya sel jeruji besi. "Pada awal pemerintahan SBY-JK teman-teman aktivis banyak yang ditangkap karena kritis terhadap pemerintah dengan dakwaan pasal karet. Mungkin bisa dicek kok jejak digitalnya ada di mbah google. Yang belakangan partai Demokrat malah melaporkan profesor dari kampus USU yang mengkritik cuitan pak SBY atau Denny Siregar terkait cuitan terhadap istri AHY. Jadi benar juga kata Pak SBY kritik seperti obat, pahit tapi bisa cegah penyakit. Waktu itu Pak SBY dan JK mungkin merasakan pahit getirnya, maka sekarang beliau-beliau bilang begitu" ujarnya.

Terbaru, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu juga lupa pernah mempolisikan orang diduga mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Juga pernah melaporkan ke polisi terkait rekaman video berisi suara calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Kendati demikian, Fadhli berharap kepada penguasa saat ini yakni pemerintahan Jokowi juga tak meneruskan tradisi buruk untuk membungkam suara-suara kritis dengan pemenjaraan kepada aktivis.

Salah satunya, Fadhli mengaku sepakat jika keberadaan buzzer bisa ditertibkan, entah buzzer yang pro pemerintah maupun buzzer yang dimanfaatkan untuk mendukung figur-figur tertentu. Ia menilai, keberadaan buzzer tak sehat bagi perkembangan demokrasi. "Sederhananya, konstitusi kita mengatur hak masyarakat menyampaikan ekspresi, kritik, tetapi sesuai aturan juga, jangan sampai menyentuh atau melanggar hak orang lain," pungkasnya. (Rakhmat)

https://www.google.com/amp/s/fin.co....ndir-jk/%3famp

Sama sekali tidak punya sifat kenegarawanan. Lagi wabah covid pun caper, malah korupsi bikin museum 10M kerjasama bupati pacitan dan gub khofifah yg diusung demokrat. Laknat!

Post power syndrom, cari Harta dan tahta kekuasaan buat 7 keturunan sampe bayarin efpei. Syukurlah ada jokowi, terima kasih banyak Tuhan atas jokowi. Dukung dan bela jokowi berantas radikal tukang bom kok dituding buzzerp. Negara dan rakyat tidak suka tokoh yg berpihak sama yg radikal karena rakyat tidak suka perubahan yg radikal tiba2, catat itu!




Hambalang