Prancis telah mengisyaratkan niatnya untuk menindak anak-anak sekolah Muslim yang melewatkan pelajaran renang.

Sebelumnya pemerintah mengatakan akan meluncurkan penyelidikan tentang ketidakhadiran di pelajaran renang sekolah, di mana siswi Muslim diwajibkan untuk mengenakan pakaian renang yang minim.

Dalam sebuah pernyataan yang menargetkan “separatisme agama”, Menteri Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga dan Delegasi Menteri Kewarganegaraan untuk Menteri Dalam Negeri, mengatakan, mereka akan melakukan penyelidikan atas meningkatnya jumlah ketidakhadiran yang mencurigakan dari pelajaran renang, lapor 5Pillars.

Jean-Michel Blanquer dan Marlène Schiappa berkata: “Pemerintah bertekad untuk memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai RUU yang memperkuat prinsip-prinsip Republik, yang saat ini sedang diperiksa di Parlemen.”

“Sekolah tidak boleh menjadi tempat berkembang biak untuk ‘separatisme agama’, ketika suatu tindakan atau demonstrasi menghasilkan penolakan kegiatan, tuntutan khusus, tantangan untuk mengajar atas nama keyakinan agama.”

“Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat oleh para profesional kesehatan yang membolehkan gadis-gadis muda tidak ikut pelajaran renang. Sertifikat pelonggaran yang disebut ‘alergi klorin’ ini tidak dapat ditoleransi di sekolah-sekolah di Republik selama mereka tidak didasarkan pada alasan medis.”

“Untuk mengukur sejauh mana fenomena yang tampaknya telah muncul baru-baru ini, Jean-Michel Blanquer, Menteri Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga dan Marlène Schiappa, Menteri Delegasi Kewarganegaraan untuk Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin, akan meluncurkan penyelidikan di bawah arahan Dewan Tetua Sekularisme, untuk mendapatkan informasi yang paling tepat tentang praktik ini dari para aktor terkait.”

Aktivis hak asasi manusia Prancis Yasser Louati mengatakan kepada 5Pillars: “Ini semakin menegaskan bahwa pemerintah Macron dengan Gerald Darmanin sedang berperang dengan Muslim, dan kita tidak boleh mereduksi itu menjadi dua individu itu, tetapi kita juga harus berbicara tentang ideolog di sekitar mereka, seperti Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer yang merupakan pendukung setia sekularisme kekerasan, dan baginya di mana pun Muslim terlihat atau berusaha untuk hidup secara sosial, mereka harus digantung di ruang publik.”


“Jadi dengan pertanyaan tentang kolam renang ini, mereka ingin mewajibkan ketika umat Islam tidak ingin pergi ke kolam renang, tetapi mereka tidak mewajibkan memiliki sekolah yang baik untuk umat Islam di pinggiran kota atau di mana guru hadir, di mana guru telah absen selama berminggu-minggu.”

“Jadi jangan salah tentang itu, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk bagi umat Islam kecuali mereka mulai menolak langkah-langkah ini. Dan dibalik langkah-langkah ini, juga muncul negara kepolisian yang ingin mengontrol kepercayaan, tata cara berpakaian, cara hidup masyarakat, dan pada akhirnya, rakyat Prancis pada umumnya akan rugi jika mereka bungkam ketika umat Islam kehilangan kebebasan sipil.”

Selama beberapa bulan terakhir, Prancis telah memberlakukan sejumlah tindakan yang melarang separatisme agama atas nama keamanan nasional.


Beberapa minggu lalu, 36 LSM dari 13 negara mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menuntut tindakan hukum segera terhadap Prancis atas pelanggaran hak warga Muslimnya.

Pengaduan itu juga menuntut Prancis membatalkan semua undang-undang yang secara sistemik telah menanamkan Islamofobia di Prancis.

Selama beberapa bulan terakhir, Prancis telah menutup organisasi anti-Islamofobia terbesar di negara itu serta badan amal Muslim terbesar di negara itu. Paris beralasan melakukan ini untuk melawan ekstremisme, setelah sejumlah serangan “Islam” yang mematikan di tanahnya, dilansir dari 5Pillars.

https://www.matamatapolitik.com/Sisw...leh-Pemerintah

jika OPM adalah separatis bersifat nasional eh bahkan hanya DAERAH

maka separatis agama bersifat GLOBAL dan bisa terjadi dimana saja