Apresiasi Jokowi, Anggota Dewas KPK: Kebebasan Berpendapat Tak Boleh Terpasung UU ITE

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berkeadilan. Namun demikian, bila saat ini beberapa pasal dalam beleid itu dirasa bermasalah, maka ia terbuka untuk merevisi UU tersebut dengan menghapus sejumlah ‘pasal karet’ yang berada di dalamnya.

Jokowi menyoroti belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Atas kondisi inilah, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Syamsuddin Haris menyambut baik keinginan Jokowi untuk merevisi UU ITE. Dia berharap, arahan Jokowi itu segera ditindaklanjuti menteri terkait dan partai politik di DPR.

“Usulan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal karet UU ITE patut diapresiasi. Semoga segera ditindaklanjuti menteri terkait & parpol di DPR,” tulis Syamsuddin di akun Twitter pribadinya, @syamsuddin_haris, Selasa (16/2/2021).

Dia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi tidak boleh terpasung oleh UU ITE yang membungkam para pengkritik.

https://nasional.okezone.com/read/20...rpasung-uu-ite

Cuci tangan atw sok pahlawan neh... Kita liat saja akhir 2021 nanti.

Kalo UU ITE dihapus atw diubah... Tarohan ama gw neh... Gw jalan kaki keliling monas.

Tapi kalo gak dirobah atw dihapus... Ya masyarakat dah paham... Mahluk Otoriter yang lagi berkuasa mana mau dirugikan... aji mumpung mentang2 jadi penguasa

Mungkin dia ngelempar wacana gini biar anak dan mantu dia laku dan gak dilepeh.. buat pilpres 2024... Karena elektabilitasnya cekak