gambar

Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri dari waktu ke waktu sudah semakin parah. Tidak sedikit perusahaan/pabrik yang bandel dan tidak memperhatikan lingkungan bahkan asap industri mereka sudah melampaui batas yang membahayakan kehidupan.

Jika kita melihat kondisi di sekitar industri/pabrik di negara kita Indonesia terdapat beberapa yang memiliki polusi udara yang sangat membahayakan, ujung - ujungnya yang terkena dampak adalah masyarakat sekitar.

Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan yang baik dalam penindakan pencemaran lingkungan tersebut, namun kenyataan dilapangan pengawasan dan penindakan yang masih lemah. Mungkin kita bisa belajar dari negara China dalam pemberian efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan ini.


gambar
Hal yang dilakukan oleh China baru - baru ini adalah mereka membuat sebuah platform data yang membuat sebuah industri/perusahaan membuka data real time tentang tingkat emisi yang ada di sekitar industri tersebut. Dengan dibukannya data tentang tingkat emisi dan polutan yang ada disekitar industri tersebut, para pejabat dan pihak yang berwenang dapat memgetahui apakah sebuah industri melanggar batas emisi yang telah ditentukan.

China saat ini memang sangat ketat dalam mengatur dan menjaga lingkungan mereka. Perusahaan yang ingin membuang emisi keudara harus mendapatkan izin untuk membuang polutan ke udara, setelah mendapatkan izin setiap perusahaan tersebut juga harus memasang sebuah alat yang berguna untuk memantau tingkat emisi dan alat tersebut harus diperbarui minimal setiap lima tahun sekali.

gambar

Data dari alat tersebut akhirnya dipublikasikan secara luas, apabila ketahuan melanggar batas polutan maka diberikan denda sebesar 433 juta - 2.1 milyar rupiah. Selain denda yang cukup besar hal lain yang menimbulkan efek jera adalah dengan dibukannya identitas perusahaan yang telah melanggar aturan pencemaran udara tersebut ke publik dan masyarakat umum dan dari data real time tersebut perusahaan dapat dipermalukan ke publik sehingga dapat menciptakan efek yang buruk terhadap citra perusahaan dimata masyarakat. Selain itu bagi pejabat setempat tidak mampu menekan emisi di daerah tersebut maka pejabat tersebut harus siap - siap meminta maaf didepan publik dan bahkan harus siap untuk mundur atau dipecat dari jabatannya.

Mungkin cara seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, tidak hanya pihak berwenang saja yang memanfau kualitas udara akan tetapi masyarakan luas juga dilibatkan dalam pengawasan pembuangan polutan keudara. Jika data sudah terbuka dan jelas maka tentu tidak bisa mengelak dan ujung - ujungnya harus mematuhi ambang batas pencemaran udara



Tulisan : pemikiran TS
Referensi : ini