jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pihak-pihak internal dari KPK yang mencoba mengganggu upaya penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang melibatkan eks Mensos Juliari Batubara.


Oleh karena itu, ICW meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengawasi penanganan kasus tersebut. "ICW meminta kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara ini. Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima, Senin (15/2).


ICW mengingatkan internal KPK, termasuk pimpinan dan pejabat lainnya untuk tidak menghambat proses dengan cara melokalisasi kasus suap ini berhenti pada Juliari saja. "ICW mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu pimpinan, deputi, atau pun direktur, yang berupaya ingin melokalisasi penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara," kata Kurnia. ICW mencurigai hal tersebut karena KPK terkesan enggan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui sengkarut kasus ini. Termasuk mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.


Tim penyidik sempat menjadwalkan memeriksa Ihsan Yunus pada Rabu (27/1). Namun, pemeriksaan itu urung dilakukan lantaran Ihsan yang kini duduk di Komisi II DPR mengklaim belum menerima surat panggilan dari penyidik. Hingga kini, tim penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.


"Sampai saat ini KPK terlihat enggan untuk memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait pengadaan bansos. Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," katanya.


Padahal, terdapat sejumlah hal yang sudah sepatutnya didalami dan dikembangkan tim penyidik terkait kasus ini. Salah satunya mengenai alasan Kemensos memberikan proyek pengadaan jutaan paket sembako pada korporasi-korporasi tertentu. Kurnia menjelaskan, berdasarkan regulasi LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi tersebut pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama. Namun, kata dia, berdasarkan pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri kemudian langsung mendapatkan proyek sembako dari Kemensos.


"Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari," kata dia. (tan/jpnn)

sumber : https : // www . jpnn . com /news/icw-duga-oknum-kpk-gagalkan-pengembangan-kasus-bansos-juliari-batubara?page=2 

ea ea ...... mendingan KPK urusin dana dana ilegal Indonesia yang di luar  dan belum masuk ke Indonesia dech, daripada begini, usut yang lagi berkuasa melempem,
atau mengusut pihak pihak tersebut nanti ketika sudah tidak berkuasa

nih jelas jelas di depan mata, gak ada backingan dengan orang berkuasa saat ini :

Diwartakan Kompas.com sebelumnya, dengan melansir dari Deutsche Welle Indonesia, sebuah kolaborasi jurnalis internasional dalam proyek OpenLux menyisir data-data yang ada di perbankan Luksemburg, yang diduga menjadi bagian dari operasi pengemplangan pajak para miliarder dunia.
Dokumen-dokumen OpenLux mengungkap kepemilikan ilegal gedung-gedung Sukanto Tanoto dan anaknya, Andre, di Jerman.
Dokumen tersebut mengeklaim, pada 2019, Andre Tanoto membeli satu dari tiga gedung mewah rancangan arsitek kondang Frank O. Gehry di kota pusat perekonomian Düsseldorf, ibu kota negara bagian Nordrhein Westfalen (NRW).
Gedung tersebut dibeli seharga 50 juta euro (sekitar Rp 847 miliar). Tak lama kemudian, Sukanto Tanoto membeli bekas istana Raja Ludwig di München.



sumber : https : // nasional . kontan . co . id / news/penjelasan-pihak-sukanto-tanoto-terkait-berita-pembelian-gedung-secara-ilegal

ada pun background profilnya :

Pada tahun 1989, Sukanto Tanoto mulai pabrik pulp di bawah nama PT Inti Indorayon Utama, yang dibangun di sebuah desa Sosor Ladang Kecamatan Porsea, Danau Toba Sumatra Utara. 

Sejak awal, pabrik pulp pertama di Indonesia itu penuh dengan sengketa. Izin awal dirilis sengketa tanah yang terkandung, kualitas udara dan air di sekitar Sungai Sunagi Asahan tercemar drastis, menyebabkan penyakit kulit dan pencemaran air, bencana longsor, dan pencemaran gas klor beracun akibat ledakan boiler pada tahun 1993. Namun selama pemerintahan Soeharto, Indorayon bebas dari semua kegiatan karena hubungan dekat antara Sukanto dengan Soeharto. Demonstrasi kepada lembaga pemerintah, yang telah dimulai sejak tahun 1986, gagal menghentikan kegiatan pabrik 

sumber : https : // id . wikipedia . org /wiki/Sukanto_Tanoto 

KPK WOY !!!,, usut niy .....