Keberadaan buzzer kembali diperbincangkan. Hal itu terjadi setelah Presiden Jokowi meminta warga aktif mengkritik pemerintahan. Meski demikian sebagian pihak justru takut melakukannya karena khawatir diserang oleh buzzer.

Keberadaan buzzer pada awalnya memang tercatat sebagai kiat marketing sebuah produk di media sosial. Namun, menurut pengamat medsos sekaligus founder Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, istilah itu bergeser kala buzzer turut cawe-cawe dalam urusan politik.

"Sebelum 2014 sebelum kontestasi politik, istilah buzzer itu istilah yang netral, membanggakan kalau jadi buzzer itu. Karena sudah dinilai layak untuk membantu mempromosikan produk waktu itu, mereka dicari, dan bisa dibayar," kata pendiri Drone Emprit, Jumat (12/2).

Saat gelaran Pilpres 2014, buzzer dilibatkan dalam kampanye politik. Menurut Fahmi, dari situlah istilah buzzer memiliki konotasi negatif hingga sekarang.

"Makanya ada berbagai istilah, BuzzerRp, pejoratif yang bermakna dibayar. Jadi seolah buzzer ini dibayar," kata dia melalui sambungan telepon.
Buzzer Musuh Pers, Mereka Menyerang dan Menjelekkan.

Padahal, dari pengalaman Fahmi menyelisik narasi yang menyeruak di media sosial melalui alat Drone Emprit, ia berpendapat bahwa tak semua buzzer dibayar. Hanya sebagian kecil saja yang menurutnya mendapat jatah komisi dari aktivitas mencuit di medsos.

"Hanya sebagian kecil yang dibayar itu, yang core saja. Sisanya yang kecil banyak yang sifatnya natural dan karena mereka senang dan sepakat dengan ideologinya, pandangan politiknya, atau visinya (buzzer)," ujarnya.

Apa yang disebut Fahmi sebagai natural adalah buzzer yang sifatnya sukarela. Mereka mengamplifikasi pesan dari para pemburu isu. Hasil analisis Fahmi, hanya akun tertentu saja yang mengulang-ulang narasi, misalnya akun di dalam klaster pro dan kontra pemerintah.

"Itu yang selalu muncul di SNA (Social Network Analysis) saya kan hanya itu. Ya adalah ganti baru, sebulan ganti baru 1 atau 2 (akun) yang konsisten. Tapi klasternya konsisten hanya 2 itu (oposisi dan pro pemerintah). Mengacu pada core masing-masing dan sudah punya follower masing-masing yang cukup militan," ujarnya.

Keberadaan buzzer juga dinilai dapat mengancam independensi media massa saat ini. Buzzer dapat menyerang media-media yang kritis dan vulgar membeberkan fakta pahit tentang apa yang dilakukan pemerintah.

"Media yang paling sering seperti Tempo dengan sangat jelas vulgar melakukan investigasi dan membuka yang selama ini konsisten. Dan yang menjadi musuh mereka yang dilawan di media sosial adalah buzzer yang kemudian menyerang Tempo-nya," kata Fahmi.

Buzzer dinilai dapat menjadi musuh pers karena menurut Fahmi, bukan ide atau gagasan dari pers yang diadu oleh buzzer. Buzzer justru akan menyerang, menjelekkan, atau melakukan doxing terhadap nama media tersebut.

"Berulang kali Tempo digituin, ratingnya turun, tetap jalan terus. Yang media lain kan bisa jadi enggak kuat, akhirnya ambil aman. Akhirnya ngambil isu yang soft. Kenapa, karena ada kekhawatiran itu, diserang wartawannya atau diserang buzzer," kata dia.

Bagi Fahmi yang pernah mengalami serangan buzzer pada 2019 lalu, selama gagasan seseorang di media sosial yang diserang itu tak masalah. Namun, menjadi masalah ketika buzzer secara terkoordinir menyerang pribadi atau latar belakang seseorang dengan menguak privasinya.

"Penggunaan akun ramai ramai untuk menghajar mereka yang berbeda pendapat atau mengkritik pemerintah, ini kalau bisa disetop. Biarlah diskursus terjadi. Biarkan publik sendiri yang melakukan pro dan kontra."

"Kalau tidak ada upaya menggerakkan akun-akun (buzzer) ini, untuk meng-counter mereka yang mengkritik pemerintah, itu yang terjadi diskursus publik aja. Kalau diskursus publik dan publik itu bagus," tutup Fahmi.

https://m.kumparan.com/kumparannews/...A6KG3YTtQ/full

Pers kadrun?