JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," kata Syarief sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (4/2/2021).

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron

Masih dikutip dari Tribunnews.com, Herman menilai Jokowi seharusnya menjawab surat dari AHY tersebut.

Menurut Herman, jawaban Jokowi dibutuhkan untuk mengklarifikasi adanya keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan kursi ketua umum dari AHY.

"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifkasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (4/2/2021).

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.

https://amp.kompas.com/nasional/read...mpression=true



"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.




Kog maksa.....

Manknya urusan partai lo jdi urusan negara...

Manknya masalah parte lu penting yaaa tuk bangsa ini...

Manknya klo parte lu kagak ada indonesia bubar gitu...

"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifkasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman

SOP busuk dan bego....dia yg nuduh malah yg dituduh di suruh buktikan.
Bemo..bemo...