Jakarta - Partai Demokrat (PD) dan PKS mendukung agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap digelar pada 2022/2023. Sesuai dengan siklus 5 tahunan di wilayah tersebut.

Waketum Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan pilkada serentak 2024 akan memberatkan anggaran. Dia juga berbicara terkait demokrasi yang tidak sehat jika suatu wilayah dipimpin oleh penanggung jawab dalam waktu yang lama.

"Kita tetap mendorong adanya pilkada 2022 dan 2023 sebagai bagian dari siklus 5 tahun demokrasi kita, kalau tidak ada pilkada berarti semua jabatan bupati dan gubernur akan diisi oleh PJ yang akan bekerja cukup lama. Ini kurang sehat untuk demokrasi kita, juga untuk program pembangunan di daerah. Lagi pula kalau semuanya ditumpuk di 2024 meskipun berbeda bulannya akan memberat anggaran, penyelenggaraan juga kejenuhan pemilih," kata Marwan, kepada wartawan, Minggu (31/1/2021).

Sekretaris Fraksi Demokrat DPR ini menghargai pandangan fraksi lain yang tetap ingin pilkada 2024. Menurutnya revisi UU Pemilu harus tetap berjalan, karena dalam draf itu bukan hanya terkait pilkada saja.

"Saya pikir kembali ke pandangan obyektif masing-masing partai. Kalau di DPR kan, RUU pemilu semua sepakat masuk ke Prolegnas Prioritas 2021 tinggal menunggu pengesahan di Paripurna jadi RUU prioritas 2021," ujar Marwan.

"Mesti tetap dibahas saja sebagai RUU usul inisiatif DPR nanti diajukan ke pemerintah/presiden, nanti presiden baru memberikan tanggapan mau lanjut bahas atau ditolak. Kan revisi RUU tidak hanya berisi ada tidak pilkada 2022 dan 2024 tetapi berbagai penyempurnaan untuk demokrasi kita yang lebih baik," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf, mengatakan partainya tetap mendukung pilkada 2022/2023. Menurutnya, dalam situasi pandemi, dibutuhkan pemimpin yang kondusif di suatu wilayah .

"Saya kira ada beberapa partai pendukung pemerintah yang setuju normalisasi yaitu ke 2022 dan 2023. PKS setuju 2022 dan 2023 agar tidak terjadi yang tidak normal alias terlalu banyak. Dalam situasi pandemi seperti ini diperlukan kepemimpinan yang kondusif dan berkewenangan penuh untuk segera bisa menyelesaikan soal pandemi," ucapnya.

Lebih lanjut, dia berharap partai yang sejak awal mendukung adanya pilkada 2022 tetap konsisten. "Kami berharap partai-partai yang ada konsisten dengan pandangannya sebagaimana di awal," ujar Bukhori.

Sebelumnya, PDIP, PPP, PKB, dan PAN sudah menyatakan sikap mendukung pilkada 2024. Bahkan terbaru Gerinda dan Golkar mengubah sikap untuk mendukung pilkada 2024. Namun, NasDem, begitu juga PKS dan PD tetap menginginkan pilkada 2022.

Presiden Jokowi pun telah menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilres 2019. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkini, termasuk Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Eks jubir TKN dari PPP, Arsul Sani, mengatakan Jokowi meminta para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang belum benar-benar pulih.

Baca juga:Beda dengan Parpol Pro-Jokowi Lain, NasDem Tetap Ingin Pilkada 2022

"Khusus terkait Pemilu dan Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU (Pemilu)," ucapnya.

"Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dr pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti hal-nya Pilkada di daerah-daerah tertentu, maka ini akan mengganggu pemulihan baik sektor ekonomi maupun kesehatan masyarakat itu sendiri," sambung Arsul.

Baca juga:Arahan Jokowi dan Berubahnya Sikap Parpol Jadi Dukung Pilkada 2024

Menurut Arsul, Presiden Jokowi ingin setiap parpol serius memikirkan segala kepentingan terkait pelaksanaan pilkada. Jokowi, dikatakan Arsul, ingin setiap partai memerhatikan manfaat dan mudarat jika pilkada digelar lebih cepat dari UU Pemilu saat ini.

"Jadi intinya Presiden meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat dari pada yang sudah ditetapkan dalam UU yakni akhir tahun 2024," ungkapnya.

https://news.detik.com/berita/d-5355...004.1609585657

Mantab kan alasannya..