Anies Belum Beri Perintah ke Satpol PP DKI Soal Pencopotan Atribut FPI

Suara.com - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta belum akan mengambil tindakan terkait penetapan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Mereka menunggu arahan lebih lanjut terkait keputusan ini.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan sejauh ini belum ada instruksi dari Gubernur Anies Baswedan kepada pihaknya untuk mencopot berbagai atribut FPI yang terpasang di jalan. Karena itu pihaknya belum mengambil tindakan apapun.

"Kami masih menunggu apa yang tentu akan dilakukan di Jakarta," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).

Arifin menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, pihaknya mengacu pada Peraturan Daerah. Ia menegakan aturan jika berhubungan dengan ketertiban umum.

"Karena Satpol PP kan menegakkan Perda kemudian ketertiban umum dan lain-lain," ujarnya.

Sementara di kawasan markas besar FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, berbagai atribut ormas itu sudah mulai dicopot oleh kepolisian dan TNI. Namun tidak ada satupun petugas Satpol PP yang biasa bertugas menertibkan atribut.

Arifin menyebut mengenai ormas ini akan didiskusikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Jika nantinya ada arahan khusus kepada Satpol PP, maka ia akan melaksanakannya.

"Nanti saya akan lakukan koordinasi dengan kesbangpol lebih lanjut langkah-langkah apa yang bisa dilakukan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Organisasi kemasyarakatan FPI resmi dibubarkan dan dilarang beraktivitas di Indonesia.

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengumumkannya. FPI dibubarkan dan dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.



FPI dibubarkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Dasar FPI dibubarkan sesuai putusan MK 82/PUU112013tertanggal 23 Desember tahun 2014

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).
sumber

********

Hmmm...
Nampaknya ini akan menjadi ujian yang berat bagi Anies, dimana dia pasti melihat dengan mata dan kepala sendiri, bahwa mayoritas rakyat Indonesia, mendukung pembubaran FPI. Faktanya, meskipun mayoritas rakyat Indonesia adalah penganut agama Islam, tak ada keriuhan penolakan dengan dibubarkannya FPI. Itu artinya, bahwa selama ini FPI dan seluruh kawanannya yang sejenis, secara tidak langsung ditampar bolak-balik, karena merekalah yang terbiasa membawa-bawa nama ummat Islam Indonesia, menjual nama ummat Islam Indonesia.

Kalaupun Novel Bamukmin, yang dulu pernah mengaku-aku Habib, mengatakan bahwa meskipun FPI dibubarkan tidak bisa menghilangkan ummat Islam, bahwa ummat Islam Indonesia tetap ada, jelas itu adalah pernyataan bodoh sebodoh-bodohnya manusia yang diberi label Ustadz. Jangankan FPI, DI/TII bahkan ISIS dihancurkanpun jelas tak akan menghilangkan ummat Islam, khususnya ummat Islam Indonesia, sebab yang diperangi, yang dilarang bukanlah agamanya, tapi sebuah organisasi, sebuah gerakan, sebuah badan yang dipakai untuk merusak sebuah tatanan.

Kasus FPI, membuka mata banyak orang, bahwa begitu mudahnya seseorang didoktrin dengan bumbu agama jika dia tak punya pegangan hidup yang benar.

Dan berbicara soal FPI, sampai kapanpun tak akan pernah lepas dari nama Ahok dan Anies. Ahok adalah pihak yang dikorbankan, sementara Anies adalah pihak yang diuntungkan. Akan tetapi, Tuhan Yang Maha Adil punya cara sendiri untuk menunjukan Keadilan-Nya. Apa yang benar dimata manusia, tak selalu benar dimata Tuhan. Dan Tuhan tak perlu diajari tentang keadilan. Tuhan tak perlu diajari tentang keberpihakan. Dan Tuhan paling tahu isi hati manusia, mana manusia yang tulus, mana manusia yang licik, yang berani memelintir perkataan-Nya Yang Maha Benar. Tuhan menunjukan dengan sendiri-Nya, bahwa Dia adalah Tuhan bagi seluruh ummat manusia ciptaan-Nya. Dia tak peduli dengan siapapun yang mengancam tak akan pernah lagi menyembah-Nya.

Sejak kekisruhan kepulangan Rizieq Shihab, jelas ada campur tangan Anies disana, meskipun tidak kasat mata. Tapi dukungan itu ada sebagai imbal balik dukungan FPI terhadap proses Pilkada yang memenangkan dirinya.

Dan kini mungkin Anies akan lebih lama sembuh dari Covid-19, karena dirinya pasti terguncang akibat dibubarkannya FPI oleh pemerintah pusat, padahal suara pendukung FPI adalah lumbung suaranya. Jika FPI dibubarkan, maka akan semakin sulit bagi Anies untuk merapatkan barisan menyongsong Pilpres 2024, yang meskipun masih sangat lama, tapi segala pencitraan sudah dijalankan oleh Anies demi memuluskan langkah. Apalagi sekarang Risma menjadi Menteri Sosial, sosok yang juga akrab dengan blusukan ke wilayah kumuh.

Soal apakah Anies akan memerintahkan Satpol PP untuk melakukan penertiban seluruh atribut FPI, itu sudah tidak penting. Tidak dijalankanpun tak masalah. Ini urusan pusat, bukan urusan daerah.

Dan pemerintah pusat punya cara sendiri, menentukan momentumnya sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan keinginan Gus Dur untuk membubarkan FPI, dikabulkan pada masa pemerintahan Jokowi, tepat di hari wafatnya Gus Dur tanggal 30 Desember.

Selanjutnya, bersih-bersih ini akan terus berjalan. Ada yang tersenyum, ada yang merengut. Ada yang menangis, ada yang tertawa.

Silakan saja Anies tak mau memberi perintah pada Satpol PP. Tak berguna juga koq.

Begitu sih.