TRIBUNJAKARTA.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD DKI di dalam APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai temuan tersebut semakin menunjukan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai, hal ini juga membuktikan bahwa klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti.

“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael dalam keterangan yang diterima, Rabu (23/12/2020).

Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi.

Setelah dikritisi publik sehingga akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.

Michael menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet.

Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya.

Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.

"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD. Sejak awal PSI sudah mengingatkan bahwa pembahasan APBD 2021 akan kacau balau, bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya,” ujar Michael.

Hal itu diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021.

Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran.

Michael menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.

"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” kata Michael.

Michael berpendapat anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet.

Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.

“Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” kata Michael.

SUMUR: ANGGARAN JANGGAL, SUDAH BIASA