Jakarta, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro merespons aksi yang digelar Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak) NKRI bertajuk 'Aksi 1812' di depan Istana Negara, Jakarta.

Setidaknya ada tiga ormas Islam yang tergabung dalam Anak NKRI, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.


Jika membangkang pantas ditumpas karena membahayakan keutuhan NKRI. Polri segera usut siapa dalang-dalangnya dan bohir-bohir (penyandang dana) mereka

Norman juga angkat bicara soal tuntutan yang diserukan dalam aksi demo itu, yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar pimpinan mereka Habib Rizieq Shihab (HRS) dibebaskan tanpa syarat, dan setop kriminalisasi ulama serta diskriminasi hukum.

"Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak ada satupun orang yang kebal hukum, maka penyelesaiannya melalui pengadilan. Silahkan FPI berjuang melalui jalur hukum agar HRS bisa bebas," kata Norman kepada Tagar, Jumat, 18 Desember 2020.

Dia mengatakan, aksi itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Menurutnya, demonstrasi akan berbalik membuat masalah pada para pedemo.

"Demo atau unjuk rasa tidak akan dapat menyelesaikan masalah, malah menjadi masalah bagi pedemo karena sudah menyalahi aturan protokol Covid-19," ujarnya.

Pandangannya, menurunkan massa dengan jumlah yang banyak dalam suasana Covid-19 adalah penghinaan terhadap pemerintahan yang sah dan aparat penegak hukum.

"Satu-satunya jalan, ya harus keras menghadapi mereka dan terukur. Kalau mereka tidak mau diatur aturan hukum Indonesia sebaiknya jangan tinggal di Indonesia," ujarnya.


Norman menegaskan, kelompok radikal yang ada di Indonesia harus segera ditiadakan. Sebab, kata dia, oknum seperti itu akan merusak persatuan dan kesatuan di Tanah Air.

"Jika membangkang pantas ditumpas karena membahayakan keutuhan NKRI. Polri segera usut siapa dalang-dalangnya dan bohir-bohir (penyandang dana) mereka. Kali ini penegak hukum tidak main-main dalam suasana Covid-19 agar ditaati. Sudah seharusnya kelompok aliran radikal ini dilarang di Indonesia," kata dia.

Tak sampai disitu, dia juga mengimbau agar kelompok tersebut tidak melakukan perlawanan terhadap negara. Pasalnya, TNI-Polri tidak akan segan-segan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Jangan coba-coba lawan negara, jangan coba-coba lawan aparat, nanti konyol. Polisi dan TNI tidak main-main dalam penegakan hukum tegas dan terukur. Bagi pedemo membawa celurit dan senjata tajam pasti dikandangin," ucap Norman.

Sumber

Jika membangkang pantas ditumpas!!!