Menurut ane, sikap Pak RK ketika diwawancara sudah merupakan bentuk ketegasan. Ane husnudzon (berbaik sangka) sama Pak RK itu merupakan murni bentuk kekesalan pada pemerintah pusat yang kadang punya standar ganda dan tebang pilih.

Menurut ane, sikap Pak Mahfud di awal ketika HRS mau pulang ke Indo agak sedikit blunder. Beliau bilang, "Silakan menjemput, tapi tertib, rukun, dan damai, seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq" Padahal, beliau harusnya mempertimbangkan gejolak politik dan kerumunan massa kelak yang akan terjadi.

Apalagi dengan dicopotnya beberapa perwira polisi, karena kasus yang menurut ane "agak tebang pilih"

Berikut daftar perwira menengah (pamen) di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/3236/XI/KEP/2020 tanggal 16 November 2020:

a. Sikap Pak Nasir Jamil (Anggota Komisi II DPR RI)

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mengeluhkan pernyataan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Karena terlihat Ridwan Kamil tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah.

“Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai perundang-undangan. Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam seoal kerumunan menunjukan Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12).

b. Sikap Loyalis SBY
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan yang sudah lama berjalan, semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab masing-masing.
“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang bener itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing,” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Soal siapa yang bertanggung jawab terkait kasus kerumunan yang disebabkan HRS, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua orang harsu bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab semuanya, intinya semua orang harus bertangung jawab sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.

c. Sikap Pak Sodik Mujahid (Anggota Komisi II DPR RI )
"Memang sebetulnya mereka bisa bicara dan bertemu langsung. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari masing-masing. Jadi tidak apa-apa bicara di publik sebagai bagian dari keterbukaan dan hak berpendapat," kata Sodik kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
[table][tr][td][/td]
[/tr]
[/table]
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai percakapan RK dan Mahfuddi Twitter dapat menjadi ruang edukasi publik. Khususnya mengenai hal berdiskusi di ranah publik.

"Cara ini sekaligus akan menjadi edukasi kepada publik tentang berwacana dan berdiskusi di wilayah publik, selama substansi yang disampaikan tepat, sesuai hukum dan regulasi dan sesuai akhlak dan etika," ujarnya.


d. Sikap Pak Muannad

Menurut Muannas, tak seharusnya Ridwan Kamil menyalahkan pihak lain dalam polemik ini.

“Gubernur nggak bisa kelola masalah, RK tidak cerdas sebagai pejabat, ngapain salahkan Pak Mahfudz,” kata Muannas dalam unggahan di Twitternya.

“Bila ada masalah yang kurang paham dan tidak berkenan mestinya dikomunikasikan dengan baik,” tuturnya.

e. Sikap Pak Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI )

Sahroni  menilai pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat. Karena, menurut dia, Mahfud MD sudah mengingatkan para penjemput Rizieq Shihab menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan massa FPI.

"Anggapan (Ridwan Kamil) yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan, ya kurang tepat. Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Antara, Kamis, 17 Desember 2020.