Menanggapi situasi yang berkembang jelang pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2019 yang akan dibuka awal Agustus mendatang, sejumlah nama kandidat semakin mengerucut. Beberapa di antaranya intens melakukan manuver dan pertemuan-pertemuan politik untuk membahas kemungkinan koalisi dan nama-nama yang akan diusung.

Di antaranya adalah pertemuan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Capres 2014, Prabowo Soebianto, pertemuan Presiden Jokowo dan para pimpinan partai koalisi, serta gugatan Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai cawapres yang dianggap terhambat undang-undang.

Saya menilai, bahwa betapapun keras dan tajamnya pertarungan politik menuju Pemilu 2019, para elite politik yang asyik bermanuver, saat ini,agar memastikan bahwa regenerasi kepemimpinan bangsa, harapan-harapan, serta semangat kemajuan sejarah tidak dikorbankan oleh kepentingan elitisme yang sempit dan menjauh dari aspirasi rakyat.

Kehadiran anak muda selalu membawa harapan baru bagi penyegaran dan terwujudnya perbaikan kualitas politik dan progresifitas ekonomi. Karena itu, anak muda agar tidak diposisikan menjadi pelengkap dan dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan status quo para politisi tua.

Diminta atau tidak diminta, belajar dari sejarah, sebagai sebuah kekuatan politik yang nyata, anak muda sebenarnya akan selalu terlibat dan berpartisipasi. Bahkan, jika perlu mengoreksi, dalam situasi-situasi politik yang krusial bagi bangsa.

Apalagi secara demografi, jumlah anak muda di Indonesia saat ini cukup besar. Sebesar 40 persen pemilih pada Pemilu 2019 diperkirakan berasal dari kategori pemilih muda. Besarnya jumlah anak muda ini membawa harapan semakin baik dan responsifnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial ekonomi Indonesia.

Untuk itu diharapkan komposisi kepemimpinan politik juga tidak hanya mengakomodasi secara simbolik aspirasi dan semangat anak muda. Namun juga mampu memastikan kehadiran nyata para pemimpin-pemimpin muda dari berbagai lini untuk ikut terlibat dalam jalannya pemerintahan.

Dengan munculnya ledakan wirausaha anak muda, komunitas kreatif, kepala daerah dan politisi muda, para pemimpin yang nanti bertarung dalam Pilpres 2019 ditantang untuk berkomitmen memperbesar kuota kehadiran anak muda di dalam kabinet pemerintahannya. Setidaknya, 50 persen anak muda, kisaran usia 25-45, dapat ditunjuk untuk menduduki berbagai pos-pos pemerintahan.

Saya menantang agar sejak masa kampanye, nama-nama calon menteri atau pos-pos dalam kabinet dapat diumumkan kepada publik terlebih dulu. Hal ini agar publik sejak awal dapat mengetahui visi, program dan pilihan pembantu-pembantu presiden yang menjalankan pemerintahannya. Di dalam usulan nama-nama menteri tersebut harus pula mengakomodasi kuota 50 persen anak muda Indonesia, tak hanya berlatar partai politik, tapi juga birokrasi/aparatus pemerintah, masyarakat sipil, profesional dan akademisi.

Kemunculan menteri pemuda dan olah raga Malaysia yang berusia 25 tahun sesungguhnya bukan fenomena yang mengherankan di Indonesia. Kabinet-kabinet presiden sebelumnya, sejak era demokrasi parlementer, terpimpin, sampai di awal era Orde Baru, para pemimpin Indonesia saat itu telah berani memberi kepercayaan kepada anak muda dalam berbagai pos pemerintahan, mulai dari menteri, wakil menteri, duta besar, kepala badan, dsb.

Di saat kejenuhan dan kepercayaan publik yang merosot terhadap kinerja partai politik dan manuver serta dominasi para aktor-aktor politisi tua yang terus ingin bercokol mempertahankan posisi tanpa meninggalkan prestasi, menurut saya, perubahan dan perbaikan politik Indonesia harus diawali dengan keberanian para pemimpin politiknya untuk memilih dan memberikan kepercayaan bagi anak muda untuk terlibat dalam pemerintahan dan terdepan ikut membangun Indonesia.

Harapan, optimisme dan kepercayaan baru dari publik terhadap politik Indonesia akan terwujud seiring dengan komitmen elite-elite politik ini terhadap regenerasi kepemimpinan yang konkret, konsisten dan terlembagakan secara baik.

*) Pengamat Politik/Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Founder Sekolah Pemimpin Muda 'Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP)', Koordinator Gerakan Kolaborasi Positif.

SUMUR: REPOEBLIK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik pedas Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) terhadap usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 bukanlah yang pertama kali terjadi.

Partai yang baru didirikan pada 2014 ini dikenal lantang menyuarakan berbagai kritik dan penolakan terhadap rancangan anggaran yang dinilai "ngawur". APBD DKI Jakarta kerap menjadi sorotan dan target kritik dari PSI.

Sikap ini kemudian berbuntut pada aksi walk out semua fraksi di DPRD DKI ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna pada Senin (14/12/2020).

Kompas.com merangkum sejumlah manuver yang dilakukan Fraksi PSI sejak partai ini mengisi kursi di DPRD DKI Jakarta. Simak ulasannya di bawah ini:










SUMUR: KOMPIZ