TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan tunjangan anggota dewan mulai melonjak tinggi sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai gubernur DKI. "Tunjangan dewan mulai naik tinggi justru saat jaman Pak Ahok," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa, 8 Desember 2020.

Ia menuturkan tunjangan dewan mulai terasa naik tinggi saat 2015 lalu. Saat itu, fasilitas mobil dinas anggota dewan ditarik pemerintah. Sebagai gantinya, Pemerintah DKI memberikan tunjangan transportasi bagi anggota dewan Rp 18 juta.

"Sedangkan untuk ketua dan wakil ketua DPRD tidak dapat tunjangan transportasi karena masih menggunakan mobil dinas sampai sekarang," ucap Politikus Demokrat itu.

Pada era Ahok pun anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah dinas sebesar Rp 30 juta. Lalu tunjangan tersebut dinaikkan oleh Politikus PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang menggantikan Ahok sebagai gubernur karena dipenjara.

"Justru di era Anies (Gubernur DKI saat ini) tunjangan dewan tidak ada kenaikan. Padahal di era gubernur sebelumnya ada," ujar anggota DPRD DKI tiga periode ini.

Menurut Mujiyono, tunjangan perumahan dan transportasi memang dimungkinkan naik sesuai keadaan wilayah. Sedangkan nilai tunjangan lain nyaris di semua daerah sama seperti tunjangan BPJS Kesehatan hingga tunjangan beras.

"Kenaikan tunjangan itu juga yang menghitung tim appraisal. Lihat saja rumah Ketua DPRD DKI di Imam Bonjol. Perkiraan sewa rumahnya bisa dilihat dari sana," ujarnya.

Mujiyono menuturkan legislator telah membatalkan usulan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi pada rapat pimpinan gabungan pekan kemarin. Awalnya dewan telah menyepakati usulan tunjangan tersebut naik.

"Namun karena kondisi seperti ini tidak jadi dinaikkan. Kami mengikuti saja. Yang pasti usulan kenaikan tunjangan itu tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Sebelumnya Ahok menilai tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD DKI terlalu tinggi. "Jujur saja kalau saya jadi gubernur tidak akan saya setujui tunjangan rumah tahun 2017 Rp 60 juta dan tunjangan transportasi 21,5 juta," kata Ahok dalam kanal Youtube Panggil Saya BTP yang disiarkan Ahad, 6 Desember 2020.

Komisaris Utama PT Pertamina itu pun geram mendengar informasi bahwa anggota DPRD DKI meminta menaikkan tunjangan perumahan menjadi Rp 110 juta dan transportasi Rp 35 juta pada tahun depan. Menurut Ahok, nilai tunjangan yang kini didapatkan dewan sudah sangat terlalu tinggi. "Saya pun ngamuk baca itu."

Ahok bercerita pernah berselisih dengan anggota DPRD DKI soal tunjangan yang dinilai terlalu tinggi tersebut. Menurut dia, tunjangan sejak tiga tahun lalu sangat tinggi karena belum keluar Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam regulasi tersebut diatur soal rumah dinas dewan yang berjarak radius 5 km dari kantor DPRD. Aturan tersebut dibaca bahwa dewan bisa menyewa rumah di sekitar DPRD seperti kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang jaraknya tidak sampai lebih dari 5 km ke gedung Kebon Sirih.

"Itu kamu juga bukan sewa rumah di Teuku Umar dan Imam Bonjol yang gede-gede. Ada asas kepatutan ukuran 200-300 meter," ujarnya.

Menurut Ahok, rumah di Menteng pun masih bisa disewa dengan kisaran Rp 300-400 juta. Makanya, kata Ahok, saat dirinya menjabat Gubernur DKI tunjangan perumahan legislator hanya Rp 30 juta per bulan

"Terus sewa mobil Rp 21,5 juta. Untuk apa beli mobil Corolla kalau semua biaya ditanggung. Coba cek di rental berapa sih ini sebulan. Cuma belasan juta saja," ujarnya.
Ahok menilai seharusnya memberikan tunjangan sesuai harga sewa yang berarti menggunakan asas kepatutan dan kelayakan

https://metro.tempo.co/read/1412603/...hok?page_num=2

Muke gile bray