Pegiat media sosial politik Denny Siregar menyoroti persoalan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021, melalui akun FB dan Twitternya, Sabtu (5/12/20).

Ia mengatakan: "Katanya ini rincian anggaran yang diminta anggota DPRD DKI Jakarta.. Satu orang dapet 8 milyar setahun, atau 700 juta sebulan. Ada 106 anggota dewan, totalnya jadi 888 milyarrrr, sodara sodaraaaa.."

"Itu baru setahun, mereka jabat 5 tahunn.. Banyak yaaaaa... Kenyang2 mereka, padahal sodaranya ada yang dirumahkan, usahanya ditutup kr corona, tapi wakilnya gendut2 perutnya..," kata Denny.

Sementara dalam akun Twiternya, ia mencuit: "Eh, tumben @PDemokrat  juga ikut menolak. Mungkin melihat situasi ga menguntungkan partai.."

"Tinggal @Gerindra  @fpdip_jakarta  dannnnn PKS tentunya... Mari kita pantau terus, sodara2..," imbuh Denny.

Diberitakan sebelumnya PSI berharap Anies tiru keberanian Ahok melawan DPRD demi rakyat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran RKT DPRD di RAPBD 2021.

Pasalnya, di tengah masalah ekonomi yang menghimpit rakyat, dewan malah menuntut kenaikan anggaran hingga Rp 800 miliar.

“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Jumat (4/12).

Michael mengatakan, polemik terkait anggaran antara DPRD dan gubernur bukan hal yang baru di lingkungan Pemprov DKI.

Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.


BACA JUGA: PSI Pengin Interpelasi Anies, Ketua DPRD DKI Ingatkan soal Mekanisme

Masih di tahun yang sama, Ahok lagi-lagi bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang.

Karena itu, menurut Michael, Anies tidak perlu takut berkonflik dengan legislatif demi memastikan uang negara dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.

"Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” tutup Michael. 

Sebelumnya diberitakan pula bahwa, rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 jadi sorotan. Pasalnya, setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI untuk menolak kenaikan anggaran dan fasilitas yang tercantum dalam RKT DPRD DKI 2021.

"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas Covid-19. Tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya," kata Santoso kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (4/12).

Santoso mengingatkan bahwa kenaikan RKT DPRD DKI yang nilainya fantastis akan
menyakiti hati rakyat.

"Secara tegas saya ingatkan agar 10 orang anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, baik yang ada diunsur pimpinan AKD ataupun anggota biasa semuanya harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan menyakiti hati rakyat," kata Santoso yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

"Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Itulah yang harus diutamakan," sambungnya.

Seperti diketahui usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta terjadi di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan gaji tersebut tertuang dalam RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Rancangan Anggaran RKT 2021 tersebut tertuang setiap anggota bisa mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.


https://www.netralnews.com/news/deta...ng2-padahal...