Kisruh Soal Gaji Dewan, Ketua DPRD DKI: Gaji Anies Nggak Naik, Kita Juga

Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak ada kenaikan gaji untuk anggotanya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penaikan gaji Gubernur Anies Baswedan.

Pernyataan pria yang akrab disapa Pras itu disampaikan menanggapi kisruh kenaikan gaji anggota dewan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 yang sudah disepakati.

Pras menyatakan, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, nilai gaji anggota DPRD berpatokan pada gaji yang diterima Anies.

"Saya tegaskan di sini sekali lagi bahwa gaji dewan tidak akan naik selama gaji Gubernur tidak naik," ujar Pras kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Ia menyebut gaji anggota adalah 75 persen dari gaji Gubernur. Lalu Wakil Ketua nilainya 80 persen gaji Anies.

"Dan saya sebagai Ketua DPRD sama kedudukan gajinya dengan Gubernur," jelasnya.



Meski tak ada kenaikan gaji, Pras menyatakan dalam RKT ada penambahan kegiatan anggota DPRD. Karena itu, nilai anggaran RKT jadi melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.

Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
sumber

************

888 Milyar.
Itu bukanlah nilai yang kecil. Dan bukan sebuah perkara yang kecil jika melibatkan sebuah nama, yaitu : Jakarta.

Jakarta adalah tolak ukur pembangunan nasional. Jakarta adalah barometer politik nasional.
Jakarta adalah jantung negara yang bernama Republik Indonesia.

Sebagai sebuah ibukota, Jakarta memiliki kompleksivitas yang besar. Dari ketimpangan ekonomi, masalah urbanisasi, perkampungan besar, hingga melunturnya toleransi, apalagi sejak tahun 2017.

Jakarta adalah rumah bagi berbagai macam kumpulan preman berkedok ormas. Dari yang bertameng kesukuan, hingga berkedok keagamaan. Ormas yang akrab dengan beberapa kata yang makin jijik jika diucapkan, yaitu dikondisikan dan koordinasi. Dengan dua kata tersebut, yang terbayang adalah pungli. Pungli yang acapkali terjadi menurut kalender tahunan, yang semakin lama semakin dianggap biasa. Jika boleh disandingkan dengan kota lain, maka level stadium 4 soal premanisme di Jakarta hanya bisa disandingkan dengan Medan.

Jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka untuk urusan premanisme dan ormas ini dalam suatu propinsi bisa diplesetkan, preman dan ormas dipelihara oleh pemda. Dan hal ini bisa kita sematkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Bayangkan saja, untuk dana hibah tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar 2,84 triliun! Padahal hibah tidaklah wajib. Uang rakyat, yang semestinya dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memajukan pembangunan, dipakai untuk memanjakan manusia-manusia di ormas yang tidak jelas penggunaannya, seolah-olah itulah bentuk terimakasih atas dukungan kemenangan. Dan besaran dana hibah tersebut naik setiap tahunnya. Bahkan apapun ormasnya, dipersilakan untuk mengajukan bantuan. Mantap! Sementara dana untuk renovasi sekolah pertahun hanya berkisar 3 milyar, dan dana untuk pembangunan puskesmas hanya berkisar 100 milyar.

Publik mungkin masih ingat ketika seorang anggota DPD yang sangat Anies Die Hard mengajukan bantuan dana, untuk sosialisasi narkoba ke generasi muda, katanya, tapi dengan cara yang bodoh, memakai tangan orang lain, yang akhirnya dibatalkan oleh Anies Die Hard yang lain, yang identik dengan Lobster, saat pembahasan anggaran, tahun pertama Anies menjabat sebagai Gubernur. Mungkin belio malu sangat dengan cara yang tak lazim yang dilakukan anggota DPD ini. Dan itulah cara penggerogotan APBD. Ada banyak jalan menuju neraka, eh Roma.

Kalau sekarang publik ramai membahas soal kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta, yang dibantah oleh Ketua DPRD, bahwa itu bukan gaji, tetapi RKT, tetap publik meradang. Ini bukan soal dramatisasi antar anggota DPRD. Bukan soal 2 partai. Semua sama, apapun partainya, jika sudah bicara soal uang, maka mereka mendadak jadi rakus! Rakus tak ubahnya tikus!

RKT katanya. Rencana Kerja Tahunan. Yang jadi pertanyaan publik, terutama masyarakat Jakarta, kerjanya anggota DPRD apa? Banyak keganjilan yang dipertontonkan oleh Anies, nyatanya mereka diam. Banyak kemunduran yang dilakukan Anies, nyatanya mereka adem ayem. Nah, jika pada akhirnya Ketua DPRD mengatakan bahwa gaji Gubernur dan Ketua DPRD tidak naik, tetapi RKT DPRD naik, bisa jadi ini adalah upaya pembungkaman suara kritis anggota DPRD yang sebenarnya tidak kritis.

Disaat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yang terkesan amburadul, tidak adil, berpihak, saling menyalahkan, tunduk pada ormas, adanya penggerogotan uang APBD sebesar 888 milyar lebih untuk alasan RKT adalah hal yang tidak masuk akal.

Dan ini baru soal RKT, belum soal dana hibah tahun 2021 yang pastinya akan lebih besar lagi dibanding tahun 2020.

Ya sudahlah, suka-suka situ Nies.
Ane dukung ente buat menjabat sampai 10 periode. Sampai bulu ketek jadi bulu kumis. Pokoknya ane akan lawan mereka yang ingin menjatuhkan ente dari kursi gubernur.

Seperti yang ane pernah bilang, biar warga Jakarta jadi martir demi kepentingan nasional yang lebih besar. Biar Indonesia gak menangis dikemudian hari, karena telah mengambil keputusan yang fatal. Keputusan yang dikondisikan dan dikoordinasikan.

Halah.
Unyil!