JULIUS PUTRA - Memang betul bunyi adagium: dalam politik, tidak ada teman atau pun lawan. Hari ini kawan, besok pun jadi lawan. Yang abadi adalah kepentingan.

Saya kira, adagium itu tepat sekali menggambarkan hubungan dua anak muda yang kiprah politiknya sedang bersinar terang:





Siapa sih mereka? for your information gaes, Mike dan Ima itu mantan staf Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama. Bisa dibilang anak kesayangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu lah ya. Mike dan Ima pernah menimba ilmu dari candradimuka yang sama: Balai Kota DKI Jakarta.

Keduanya piawai dalam urusan bedah membedah detail anggaran DKI Jakarta yang njelimet naudzubillah min dzalik itu.

Singkat cerita, setelah Ahok lengser dan masuk bui karena kasus penistaan agama, tamat juga riwayat pertemanan antara Mike dan Ima. Turut pula ikut bersimpangan jalan pilihan politik mereka.

Mike menjadi Ketua DPW PSI DKI Jakarta, sementara Ima jadi anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P. Mereka berkiprah di bawah bendera partai yang sama-sama nasionalis dan berwarna merah. Bedanya cuma sang Ketua Umum: yang satu dibesut Grace Natalie, yang satunya diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.

Nah, lama tak terdengar, agak kaget juga saya dengan kabar mereka berdua hari ini. Dari informasi orang-orang terdekat mereka dan media sosial, tampaknya mereka tengah berseteru hebat.

Penyebabnya tak lain adalah perihal kenaikan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 888,68 dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2021.

By the way, jelas sangat kontroversial beleid ini. Ketika di luar sana ada jutaan rakyat kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, DPRD DKI Jakarta justru melipatgandakan anggaran ratusan miliar untuk membiayai kegiatan mereka, dan tentu saja untuk: plesiran!



Tidak bisakah kalian ikut merasakan kesusahan rakyat yang pada 17 April 2019 menitipkan kekuasaan dan otoritas kepada kalian?!

Berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta yang tampaknya nir-empati kepada kesusahan rakyat, Mike menyerukan penolakan keras lewat Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

“Kami dari pihak DPW DKI Jakarta memutuskan menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan.” – Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar –

Tak main-main, Mike menegaskan, akan ada sanksi keras yang menanti di depan mata jika instruksi partai itu dilanggar. Ini semua demi keberpihakan kepada rakyat dan memenuhi asas keadilan. Dan sudah seharusnya memang seperti itu. Silakan baca berita ini.

Sayangnya, Ima Mahdiah tersinggung dengan sikap mantan rekan sejawatnya di Balai Kota itu. Dia tidak terima. Dia melawan Mike. Tapi caranya tidak elegan.

Alih-alih menjawab argumen Mike dengan data, legislator PDI-P itu justru lebih suka nyinyir dan memilih bikin thread penuh sindiran dalam akun twitter-nya (@imadya).

Belum puas, Ima lantas menyeret nama Ahok dalam pusaran seteru dengan Mike. Ima berdalih, kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan Rp 800 miliar lebih itu sudah sesuai dengan UU dan telah dikonsultasikan dengan Ahok



Woooow! Luar biasaaaa....! Kalau saya punya kesempatan bertemu Ima saat ini, pasti yang akan saya tanyakan adalah apa dasar hukum kenaikan RKT, bagaimana bunyi peraturannya, seperti apa penjabarannya, dan ada urusan apa dengan Ahok dalam anggaran DKI Jakarta 2021?

Dari gambaran seteru antara Mike dan Ima, sebetulnya dengan sangat mudah kita lihat: siapa yang memihak rakyat, siapa yang mementingkan perutnya sendiri.

Nah, kita sebagai rakyat biasa cukup nonton saja dari kejauhan, sembari berdoa dan berharap Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sekian. Wassalam.

Sumur: Julius Putra

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI, total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan tiap anggota dewan mencapai Rp 8,3 miliar per tahun. Total anggaran untuk penunjang kegiatan anggota DPRD DKI tersebut sejumlah Rp. 888.681.846.000 untuk 106 anggota selama tahun 2021. Jauh meningkat dari anggaran tahun 2020 yang sejumlah Rp. 152.329.612.000.

Sungguh suatu hal yang di luar nalar mengingat kondisi rakyat Indonesia saat ini tak terkecuali warga DKI Jakarta sedang kesusahan di segala lini kehidupan akibat pandemi covid 19. Ribuan buruh kena PHK dan tak terhitung pula karyawan perusahaan yang dirumahkan.

Kenaikan anggaran untuk DPRD ini menunjukkan bahwa sejatinya DKI Jakarta masih memiliki keleluasaan dalam penganggaran. Namun yang menjadi persoalan keleluasaan anggaran ini malah dijadikan untuk menambah anggaran anggota DPRD dan bukannya digunakan untuk mengatasi dampak pandemi covid 19.

Anggaran senilai ratusan milyar tersebut akan sangat terasa manfaatnya bila digunakan untuk menambah bantuan sosial bagi masyarakat kecil yang ekonominya tidak berjalan baik saat ini. Menambah spot wi-fi gratis bagi siswa sekolah yang kesulitan akses internet bahkan memberikan gadget bagi siswa yang tidak mampu.

Bagi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, tidak ada pilihan lain selain menolak kebijakan anggaran yang sama sekali tidak pro rakyat dan melukai nurani ini. Tidak hanya itu Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang besaran anggaran belanja event sebesar RP. 125,8 milyar beserta dengan belanja iklan sebesar RP. 51,3 milyar.

Bagi kita di PSI setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan penggunaannya karena setiap anggaran pemerintah daerah berasal dari jerih payah dan keringat warga DKI Jakarta .



Dalam demokrasi, wakil rakyat di DPRD itu memiliki fungsi yang sentral. Lewat lembaga inilah rakyat menitipkan kepercayaan mereka untuk dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Anggota DPRD tidak hanya sekedar membuat Peraturan Daerah. Anggota DPRD tidak hanya sekedar mengesahkan RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah saja namun turut membahas dan mengkritisi penggunaan uang rakyat dalam RAPBD tersebut.

APBD bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan daerah semata melainkan wujud dari kedaulatan rakyat itu sendiri. APBD kemudian menjadi bukti nyata apakah aspirasi publik dapat diperjuangkan sepenuhnya oleh DPRD untuk tujuan bersama yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam kasus ini, DPRD DKI Jakarta terbukti tidak peka terhadap persoalan rakyat dan malah menyetujui penambahan anggaran untuk diri sendiri.

Di sisi lain, kita berharap langkah Pemprov DKI ini bukan untuk membungkam naluri kritis dari anggota DPRD DKI. Kita tahu, Gubernur DKI Jakarta memenangkan Pilgub DKI dengan dukungan partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Jumlah kursi ketiga partai pendukung ini hanya sebanyak 44 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, komposisi pendukung Anies Baswedan adalah minoritas dan secara politik maka dukungan DPRD kepada Gubernur bisa dikategorikan “lemah”.

Dengan kondisi ini kita tidak berharap melonjaknya anggaran untuk DPRD DKI ini sebagai bentuk kompromi Pemprov DKI untuk mendapatkan dukungan politik dari DPRD dalam setiap kebijakannya. Kita tidak berharap ini merupakan perwujudan politik dagang sapi atau tukar menukar kepentingan. Karena bila ini terjadi maka hilanglah harapan kita supaya DPRD DKI menjadi lembaga demokrasi yang menjadi pengawas dan penyeimbang jalannya pemerintahan DKI Jakarta.

Tapi saya yakin dan percaya kawan-kawan Fraksi PSI di DPRD DKI akan tetap melakukan hal tidak biasa ini yakni menolak penambahan anggaran untuk diri sendiri. Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan tetap menjadi penjaga uang rakyat untuk tidak dihambur-hamburkan bagi keperluan yang jauh dari kepentingan rakyat. Lebih baik membiasakan hal yang tak biasa itu selama dalam rangka menjalankan fungsi pokok sebagai pengontrol jalannya pemerintah daerah sekaligus sebagai penyambung aspirasi rakyat.

Disaat kondisi serba susah karena pandemi ini, kita tidak boleh kehilangan hati dan nurani. Karena nuranilah yang akan menuntun setiap anggota dewan dan pemimpin untuk memprioritaskan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Ketepikan dulu kepentingan pribadi dan golongan, mari kita tempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai hukum yang tertinggi dalam demokrasi. Tidak mudah memang namun untuk itulah kita ada.

Sumur: wakil rakyat, katanya.