Merdeka.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti masih adanya daerah yang belum teraliri listrik, seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus meminta pemerintah daerah berupaya segera memenuhinya.

"Pemdanya harus berjuang keras. Memang pemda itu ujung tombak, sedangkan pihak di luar pemda itu tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata anggota DPR dari Dapil Sumbawa Zainul Arifin, dilansir Antara, Rabu (18/11).

Intinya, kata Zainul Arifin, tidak boleh ada daerah yang tidak dapat listrik, apalagi Indonesia sudah 75 tahun merdeka. "Masa sudah 75 tahun tidak bisa menikmati listrik?" katanya.

Zainul mengaku kecewa karena belum semua masyarakat di dapilnya dapat menikmati listrik sehingga pemda didesaknya bergerak untuk menjadi ujung tombak pembenahan masalah listrik. Menurut Zainul, pemerintah menyebut rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen. Namun, kenyataannya ketersediaan listrik di daerah belumlah menyentuh keseluruhan wilayah, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, NTB.

Data PT PLN Unit Induk Wilayah NTB menyebutkan 44 dusun di Pulau Sumbawa belum mendapatkan akses listrik sehingga berdampak sebanyak 5.000 KK belum menikmati listrik. Dari 24 kecamatan di Sumbawa, hanya dua kecamatan yang dialiri listrik 24 jam.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga meminta pemprov dan pemkab untuk segera mencarikan alternatif sumber lain seandainya jaringan listrik belum dapat menjangkau daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) di Indonesia. Program tabung listrik dinilainya bisa menjadi alternatif sementara, kemudian yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS.

"PLT tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tetapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah," katanya. [eko]

link

Loh kata pemda Sumbawa rasio elektrifikasi dah nyampe 99,09 persen, kok nyatanya masih ada 5.000 KK belum menikmati listrik? Sedangkan penduduk Sumbawa jumlahnya ada 457.671 jiwa. Kita asumsikan 5.000 KK itu cuma berisikan 3 orang, ayah-ibu-anak, udah ada 15.000 orang yang gak menikmati listrik. Itu aja dah 3 persen lebih dari penduduk Sumbawa. Berarti bohong dong rasio elektrifikasi 99.09 persen? Nilai 3 persen itu bahkan bisa lebih. 

Belum lagi dari 24 kecamatan Sumbawa, baru 2 kecamatan yang teraliri listrik 24 jam. Pasti kecamatan yang ada kantor atau rumah bupatinya aja yang terus dapat listrik.

Terus kerjaan Pemkab Sumbawa selama ini apa? Gak peduli sama rakyat sendiri? Kenapa gak minta sama Pemprov NTB buat anggaran listrik? jangan-jangan dah main bareng.

Pemimpin yang gak peduli dengan masyarakat jelas melanggar amanah rakyat. Pemimpin begitu ada akhlaknya gaak? Apa perlu revolusi akhlak? Yeeeeee

Sepertinya memang harus diganti nih, sama sosok pemimpin baru. Kalau bisa yang paham kondisi masyarakat Sumbawa dan ada program yang tepat untuk mengatasi persoalan kelistrikan.

Semoga paslon yang punya keinginan menerangi rakyatnya memenangkan pilkada.

Aamiin.