Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembang megaproyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) saat ini berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Keputusan ini keluar setelah ditetapkan dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin (9/11/2020) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu kurator dan pengurus yang ditunjuk dalam perkara ini, Imran Nating mengatakan gugatan ini baru saja dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"[Putusannya] Kabul, jadi sekarang PT MSU berstatus dalam PKPU (sementara)," kata Imran kepada CNBC Indonesia, Senin tadi malam (9/11/2020).

Pihaknya meminta MSU] mengikuti proses PKPU ini dengan baik dan menyiapkan Proposal Perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditornya.

"Kami meminta Termohon [MSU] mengikuti proses PKPU ini, dengan menyiapkan Proposal Perdamaian," jelasnya.

Hanya saja, dia menyebutkan, saat ini belum dipastikan berapa nilai PKPU tersebut sebab masih dalam proses pendaftaran kepada pengurus.

Perkara ini nantinya akan diumumkan setelah salinan putusan diterima dan pengurus akan menerima tagihan dari kreditor yang dilanjutkan dengan proses verifikasi tagihan.

MSU digugat oleh kreditornya PT Graha Megah Tritunggal yang disampaikan pada 6 Oktober lalu melalui kuasa hukumnya Erlangga Rekayasa, S.H. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Imran menyebutkan, penyelesaian perkara ini akan disesuaikan dengan UU Kepailitan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada bulan yang sama MSU menerima dua perkara.

Lainnya adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Harry Supriyadi pada 5 Oktober 2020 lalu. Perkara ini bernomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Namun, setelah menjalani sidang pertama pada 26 Oktober dan kemudian dilanjutkan pada 5 November 2020, permohonan pailit ini kemudian dicabut oleh pihak pemohon.

Seperti diketahui, Meikarta merupakan mega proyek properti yang dikerjakan oleh MSU yang merupakan entitas asosiasi PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Sementara itu, sebanyak 54% saham di LPCK dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Megaproyek Meikarta mulai diluncurkan pada Januari 2016 di lahan seluas 22 juta meter persegi di Cikarang.

Pada tahun lalu, MSU memang aktif menerbitkan surat utang. Tercatat sejak Februari hingga Desember 2019, sudah terdapat sembilan surat utang (obligasi) yang diterbitkan dengan nilai mencapai US$ 172 juta atau Rp 2,40 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) dan Rp 585,40 miliar.

Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), surat utang terakhir didaftarkan pada 11 Desember 2019.

Surat utang paling banyak diterbitkan berupa surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) sebanyak 7 emisi dengan nilai penerbitan sebesar Rp 585,40 miliar.

Pertama kali diterbitkan pada Februari dan berlanjut hingga Juni, kemudian baru diterbitkan lagi pada Desember.

Surat utang lainnya yang diterbitkan adalah surat utang jangka panjang dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Jumlah seri yang diterbitkan sudah mencapai tiga seri di bulan ini saja. Nilainya pun tak tanggung-tanggung mencapai US$ 172 juta atau setara dengan Rp 2,40 triliun.

Mengacu laporan keuangan September 2019 milik LPCK, pada 11 Mei 2018, Peak Asia Investments Pte. Ltd., (PEAK), entitas anak Lippo Cikarang, melepas kepemilikan 14.000 saham di MSU kepada Mas Agoes Ismail Ning dengan harga pengalihan sebesar Rp 14.

Kemudian Lippo Cikarang pun melepas seluruh kepemilikan saham di PEAK kepada Hasdeen Holdings Limited, pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar US$ 1. Lalu MSU menerbitkan 14.000 saham baru yang diambil oleh PEAK dengan harga Rp 4.050.000.

Sebagai akibat dari peningkatan modal pada MSU dan pelepasan seluruh kepemilikan saham PEAK, Lippo Cikarang kehilangan pengendalian atas MSU.