PT Bio Farma (Persero) menyebut kandidat vaksin virus corona (covid-19) yang bakal digunakan pemerintah sesuai rencana vaksinasi pekan ketiga Desember mendatang adalah kandidat vaksin import yang dikembangkan perusahaan biofarmasi China, Sinovac.

Kendati demikian, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menegaskan vaksin import yang tidak dilakukan uji klinis populasi Indonesia ini harus sudah terbukti keamanan dan efikasinya melalui lampu hijau Emergency Use Authorizatiob (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.

"Yang Desember nanti akan menggunakan impor vaksin jadi dari Sinovac. Tapi itu nanti juga akan di-approved dulu oleh BPOM, " kata Honesti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).

Sedangkan kandidat vaksin Sinovac yang tengah dilakukan uji klinis fase tiga di Bandung, Jawa Barat masih belum rampung. Honesti bilang, perlu waktu hingga enam bulan untuk memastikan kelayakan vaksin baik dari segi keamanan, imunogenitas hingga tingkat efektivitas vaksin.

Sebagaimana diketahui, uji coba fase klinis tahap III sudah dilakukan di Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh 1.620 orang relawan.

Hasil uji klinis selanjutnya akan digabungkan dengan uji klinis di negara lain, seperti Brasil yang akan menyelesaikan uji coba pada November 2020.

"Uji klinis kita kan enam bulan, jadi target untuk dapat EUA itu sekitar pekan pertama hingga pekan kedua Januari 2021," lanjutnya.

Dalam hal ini, sebelumnya Eks Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto Sinovac pada (19/10) lalu mengklaim uji klinis tahap tiga sinovac telah rampung dilakukan di China dan Brazil.

Kemudian, Ia juga menyatakan kandidat vaksin yang akan masuk ke Indonesia adalah Cansino dengan 100 ribu vaksin (single dose), dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. Kemudian, Sinopharm yang menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis dicanangkan datang pada November 2020. Sedangkan Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Sementara itu, beberapa rekomendasi penundaan vaksin juga mulai mengemuka dari berbagai organisasi profesi kedokteran seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Mereka meminta pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi covid-19 massal terhadap rakyat Indonesia. Sebab, terdapat beberapa pertimbangan seperti keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin, yang harus dijamin negara sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.