Aparatur Sipil Negara, mereka yang terombang-ambing oleh kepentingan politik saat pilkada. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Alhasil, jenjang karier ASN acap kali dikaitkan dengan kepentingan politik. Namun di sisi lain, ASN haruslah netral guna menjaga profesionalitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dilema ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan ‘alat’ bagi pejabat politik demi mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.

Pilkada kali ini pun ASN mendapati kondisi serupa. Pada 7 Oktober 2020, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto membeberkan bahwa per 30 September 2020 terdapat ratusan ASN yang diduga melanggar netralitas dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada. Dari total 694 pegawai ASN yang dilaporkan, KASN telah memberikan rekomendasi terhadap 492 ASN untuk dijatuhi sanksi pelanggaran netralitas.

Namun, dari jumlah tersebut, baru 256 rekomendasi yang ditindaklanjuti PPK.

Beberapa pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN antara lain ikut kampanye atau sosialisasi di media sosial, melakukan pendekatan ke partai politik bakal calon kepala daerah (Cakada), melakukan kegiatan yang berpihak pada salah satu cakada, menghadiri deklarasi cakada, serta membuat keputusan yang menguntungkan salah satu cakada.

Berdasarkan instansi, salah satu pelanggaran netralitas paling banyak terjadi di Kabupaten Sumbawa, NTB (18 orang). Uniknya, berdasarkan wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat turut pula menjadi salah satu provinsi yang paling banyak ditemukan pelanggaran netralitas, yakni sebanyak 83 orang. Jabatan pelanggar pun bermacam-macam. Mulai dari pimpinan tinggi, fungsional, pelaksana, administrator, hingga kepala wilayah seperti lurah dan camat.

Sumber : Kompas[Ratusan ASN Diduga Tak Netral di Pilkada, Apa Sebabnya?]

Tersendatnya penindakan ASN yang tidak netral di pilkada menyebabkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah yang belum juga melaksanakan rekomendasi KASN tersebut. Teguran itu disampaikan lewat surat yang ditandatangani Inspektur Jendral Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian tertanggal 27 Oktober 2020.

Meski mengalami pengurangan dari data sebelumnya, namun hingga 26 Oktober 2020 masih ada 131 rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti 67 pemerintah daerah. Dari 67 pemerintah daerah tersebut, 10 gubernur belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, salah satunya Gubernur NTB.

Sumber : Kompas [Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN]

Pertanyaannya, mengapa Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak segera melakukan penindaklanjutan rekomendasi dari PPK padahal telah diberitahu oleh KASN semenjak 7 Oktober 2020 lalu?  Apakah ini ada kaitannya dengan Pilkada Sumbawa yang kini tengah diikuti adiknya Dewi Noviany dari Paslon Nomor 4, Mo-Novi?

Sebagai informasi, berdasarkan pemantauan KASN selama ini, setidaknya ada tujuh penyebab mengapa ASN tak netral. Yakni:

1. Adanya motif mendapatkan/mempertahankan jabatan/materi/proyek;
2. Hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon;
3. Kurangnya pemahamam aturan tentang netralitas;
4. Intervensi/tekanan dari atasan;
5. Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral;
6. Ketidaknetralan ASN dianggap lurmah;
7. Lemahnya sanksi.

Sumber : Tirto [ASN Tak Netral saat Pilkada, Penyakit Lama yang Rutin Kambuh]

Tentu dengan adanya keluarga dari Gubernur NTB yang mengikuti Pilkada Sumbawa, akan timbul kecurigaan dari publik bahwa ia sengaja tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN karena ada kepentingannya untuk memenangkan Pilkada yang diikuti kerabatnya. Mungkinkah ia melaui bawahannya sengaja ingin mendapatkan suatu proyek di Sumbawa ataupun demi mempertahankan jabatannya sebagai orang nomor 1 di NTB dengan membentuk dinasti politik?

Jika benar, tentu bawahannya yang tak netral sengaja melakukannya karena ada tekanan dari atasannya yakni Gubernur NTB sendiri. Bila memang begitu adanya, maka kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya Kemendagri tengah menegur para kepala daerah, salah satunya Gubernur NTB yang tidak netral di Pilkada Sumbawa.