Pemerintah berencana memulai program vaksinasi COVID-19 pada November 2020. Ada enam kelompok yang diprioritaskan menerimanya, di antaranya tenaga medis, tenaga pendidik, dan TNI-Polri. Namun tak semua dari mereka mau disuntik, setidaknya beberapa orang yang diwawancarai reporter Tirto. Alasannya sederhana: saat ini belum ada satu pun vaksin yang mendapat lampu hijau dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Salah satunya Debryna Dewi, dokter rumah sakit swasta di Jakarta yang juga pernah beberapa bulan menjadi relawan di RS Darurat Corona Wisma Atlet. Sebagai dokter, dia telah disumpah untuk selalu bertindak sesuai dengan bukti klinis dalam bekerja. Sikap ini juga ia terapkan untuk perkara vaksin. "Jika data diambil untuk keperluan uji [uji klinis], saya tidak masalah. Tapi kalau enggak, saya keberatan karena memang belum terbukti aman secara ilmiah,"kata Debryna kepada reporter Tirto, Jumat (23/10/2020). Debryna mengaku rela menunggu, bertahan menggunakan masker dan alat pelindung diri selama bekerja meski itu menyiksa selama belum ada vaksin yang dinyatakan aman dan manjur.

Tenaga pendidik pun demikian. Satriwan Salim, guru SMA di Jakarta yang juga Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Indonesia, mengatakan para guru hanya mau divaksinasi apabila selesai uji klinis tahap ke-3 dan terbukti efektif. "Karena enggak ada jaminan [efektivitas dan keamanan]," ujar Satriwan kepada reporter Tirto, Jumat. Sebelum itu, ia khawatir apabila para guru hanya "dijadikan sebagai kelinci percobaan vaksinasi." "Saya rasa penolakan dari guru-guru ini juga akan terjadi di mana-mana," tambahnya.

Belum Teruji Klinis[/I]

Rencana pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 pada November 2020 bermula saat sejumlah pejabat bersafari ke Cina. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI untuk Cina dan Mongolia Djauhari Oratmangun, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

Dalam pertemuan itu mereka merampungkan rencana pembelian vaksin yang telah dijajaki oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Ada tiga perusahaan yang telah bersepakat dengan pemerintah untuk menyuplai vaksin, yaitu Sinovac Biotech, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.), dan CanSino Biologics. Mengutip New York Times, Cansino Biologist mengembangkan vaksin bersama Institut Biologi di Akademi Ilmu Kedokteran Militer Tiongkok. Vaksin itu dibuat berdasarkan adenovirus alias Ad5.

Saat ini Cansino masih menyelenggarakan uji klinis fase tiga di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Rusia, tetapi militer Cina sudah lebih dulu menyetujui vaksin itu sebagai "obat yang diperlukan secara khusus." Sementara Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus yang sudah tidak aktif. Saat ini vaksin masih diproses uji klinis fase tiga di Uni Emirat Arab (UEA) dan Argentina.

Pada 14 September, pemerintah UEA memberikan persetujuan darurat bagi vaksin itu untuk diberikan kepada tenaga medis, padahal Sinopharm sendiri belum memberikan laporan bahwa vaksin itu aman dan efektif.

Lengkapnya