Kejati DKI Jakarta menahan satu pegawai OJK yang berinisial DIW dengan sangkaan memperoleh suap berupa fasilitas kredit senilai Rp7,45 miliar dari Bank Bukopin. Fasilitas ini didapatkan sebagai kompensasi DIW tidak memasukkan lima sampling debitur dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya, Jawa Timur pada 31 Desember 2018.

 "Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari ke depan dan akan di tempatkan pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Asri Agung Putra melalui keterangan tertulis di Jakarta. 

Sebelum ditangkap, penyidik kejaksaan telah menetapkan DIW sebagai tersangka sekitar 2019. DIW saat itu menjabat Pengawas Eksekutif - Grup Pengawas Spesialis 1 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK. Penahanan pejabat OJK itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN- 3 /M.1/Fd.1/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020 dan Nomor : Print-1971/M.1/Fd.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama DIW. Tidak hanya itu, pejabat OJK juga tersandung megaskandal Jiwasraya, 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yaitu Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan pihaknya tengah mencari alat bukti yang cukup dengan pasal pencucian uang ke tersangka Fakhri Hilmi. 

Melihat dua kasus kejahatan keuangan yang melibatkan pejabat OJK menjadi penjelasan mengapa kinerja pengawasan pengawasan OJK sangat buruk. Banyak pejabat OJK yang dibungkam dengan fasilitas, bahkan sampai penyuapan, untuk memuluskan perusahaan asuransi atau perbankan melakukan kejahatan keuangan.