Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pikiran Jokowi mengenai politik relatif sederhana, sebab dia merupakan politisi dari kota Solo yang kemudian berpindah ke pusat.

Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah harus mengakui banyak persoalan yang tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo saat ini.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pikiran Jokowi mengenai politik relatif sederhana, sebab dia merupakan politisi dari kota Solo yang kemudian berpindah ke pusat. Hal ini disampaikannya melalui kanal Youtube Fadli Zon Official, pada Kamis (22/10/2020).

“Pak Jokowi itu kan harus diterima bahwa dia itu politisi kota Solo pindah ke kota Jakarta, naik ke pusat. Pikirannya tentang politik itu relatif sederhana, itulah sebab dia terpilih,” kata Fahri Hamzah kepada Fadli Zon seperti dikutip Bisnis, Jum’at (23/10/2020).

Fahri melanjutkan Jokowi tidak terbiasa membaca agenda ideologi, baik dari tiap partai maupun jenderal-jenderal yang duduk di pemerintahan.

Mantan politisi PKS tersebut mengungkapkan Wakil Presiden Ma'Ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama yang memproduksi peristiwa 212 dengan fatwa MUI.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang menjadi lawan Jokowi dalam dua pertarungan Pilpres kini menjadi Menteri Pertahanan.

Fahri kemudian menyinggung soal narasi rekonsiliasi yang dipidatokan Presiden Jokowi saat dilantik. Menurutnya, tidak ada yang mau mengoperasikan rekonsiliasi sebab permasalahan dari rekonsiliasi terkadang mengurangi biaya keributan.

“Narasi rekonsiliasi tidak ada yang meng-operate dan mungkin juga tidak mau di-operate. Karena problem dari rekonsiliasi itu kadang-kadang mengurangi biaya keributan, tapi kalau kita kacau biaya keributan itu adalah bisnis besar,” paparnya.

Selain pemerintah tidak terlalu memahami bagaimana menjalankan rekonsiliasi yang tepat, dia mengatakan porsi kabinet juga menjadi permasalahan.

Menurutnya, sekarang tidak penting siapa yang diajak rekonsiliasi oleh Jokowi. Pasalnya, Fahri menilai pemerintahan saat ini tidak terlalu memahami cara melakukan rekonsiliasi atau how to run reconciliation.

"Kabinet ini dengan segala maaf, Pak Jokowi itu kan tidak tahu beda antara organisatoris, event organizer, flamboyan, orang cari kerjaan, dan lain-lain, kan dia nggak tahu bedanya,” kata Fahri.

Fahri melihat kabinet yang terbentuk di periode kedua Presiden Jokowi menjabat hanyalah sekadar memikirkan kepentingan masing-masing individu yang berakhir memanfaatkan Presiden Jokowi.

Akhirnya, kata dia, semua pendukung dan inner circle Jokowi hanya berpikir untuk diri mereka sendiri.

"Mereka tidak berpikir untuk Pak Jokowi. Yang dia pikirkan tentang Pak Jokowi adalah memanfaatkan Pak Jokowi, akhirnya gitu yang saya lihat,” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut juga mempertanyakan hukum yang semula post factum kini berubah menjadi antisipatif.

Lebih lanjut, Fahri membandingkan periode awal Presiden Jokowi dengan periode yang saat ini berjalan. Menurut Fadli, saat periode awal tepatnya aksi 212 lalu, para aktivis ditangkap karena hal tersebut dapat menguntungkan Jokowi.

“Tapi sekarang ngapain nangkap orang? Buat apa nganggap orang-orang politik musuh, itu buat apa? Buat manfaat Pak Jokowi itu apa? Jadi saya nggak ngelihat ini semua agendanya Pak Jokowi, tapi sudah semua adalah agendanya orang lain di sekitar Jokowi," kata Fahri.