Isu bakal dilengserkannya Presiden Jokowi usai polemik UU Cipta Kerja yang terjadi sejak disahkan pada 6 Oktober lalu akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangkan.

Bukan itu saja, UU Cipta Kerja yang berkepanjangan sempat membuat mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding dan difitnah oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab atas demo di Istana Negara.

Tidak sedikit yang membanding-bandingkan pemerintahan Jokowi dengan presiden-presiden terdahulu yang dikaitkan dengan penyelesaian dari masalah dan kasus yang ditangani oleh negeri.

Dalam konteks lain, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok menjelaskan sejumlah rencana andai dirinya menjadi Presiden RI setelah Jokowi.

Hal tersebut dikatakan saat menjawab pertanyaan dari seniman Butet Kertaradjasa di akun YouTube yang diunggah baru-baru ini.

"Andaikan Pak Ahok ini punya kesempatan menjadi RI 1, kira-kira apa yang paling signifikan untut didandani atau direvolusi?" tanya Butet kepada Ahok.

Ahok pun menjawabnya dengan sejumlah langkah-langkah awal yang ingin dilakukan untuk pemerintahan.

"Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama supaya jangan rezim ke rezim itu, terus menjadikan ini semacam ATF. Siapa yang nggak pernah buat salah gitu loh dulu pernah saya sampaikan," ujarnya dalam video di akun Youtube Butet, seperti dikutip, Senin 19 Oktober 2020.

Melansir dari Warta Ekonomi dengan judul artikel "Lagi Berandai-andai Nih, Kalau Jadi Presiden, Ahok Bakal Hapus...", lanjutnya, apabila menjadi Presiden ia juga ingin calon penjabat menyampaian harta kekayaanya secara jujur, bahkan detail darimana asal harta tersebut.

Bahkan, ia juga ingin memperbaiki sistem gaji para pejabat. Perlu ada alat ukur (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas. Sementara untuk para perajurit akan mendapat diskonan saat berbelanja.

"Kalau sekarang kita maaf-maaf saja, saya dapat penghargaan perang begitu banyak pun datang ke Indomaret kalau beli susu nggak ada duit ya nggak dapat susu saya. Coba kalau kita ke Indomaret beli susu 'oh pernah perang ini' dapat diskon 30%, siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar, Kementerian Pertahanan yang bayar. Ditransfer dong kan semua online dan lebih bagus lagi tidak ada tarik tunai maksimal sejuta mungkin," jelas pemilik nama asli Basuki Tjahaja Purnama tersebut