Pemerintah menyuntikkan dana Rp22 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai bentuk restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya, tapi menimbulkan beragam kritik dari kalangan politisi hingga pengamat.

Penyuntikan dana ini dianggap sama saja dengan menggunakan uang rakyat untuk menutupi kerugian yang dilakukan oleh 'maling' atau oknum di Jiwasraya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Jiwasraya dan memproses tindakan pelaku yang merugikan nasabah ke ranah hukum.

Baca Juga: Mau Diguyur Rp22 T, Bos Jiwasraya Sesumbar Bisa Selamatkan Jutaan Nasabah

Baca Juga: Kerugian Asli Jiwasraya Terbongkar, Gede Banget, Gils!

Aset para tersangka, yang bernilai kurang lebih Rp18 triliun, telah ditahan oleh negara. Kejaksaan Agung pun menjatuhi hukuman yang tidak main-main.

"Tapi, kan kita harus bertanggung jawab terhadap nasabah. Ini menyangkut 2,6 juta nasabah. Dan 90% lebih nasabah itu pensiunan dan nasabah yang sudah tua, guru sebagian besar. Apakah negara nggak ikut bertanggung jawab akan hal itu?" kata Arya dalam konferensi pers virtual, Minggu, (4/10/2020).

Arya mengatakan, tentunya negara harus bertanggung jawab, salah satunya dengan melakukan bail in atau menyuntikkan modal ke BPUI yang akan membuat perusahaan 'penyelamat' yang bakal menyelesaikan polis nasabah Jiwasraya.

"Kecuali kalau nggak diproses hukum, baru dipertanyakan. Di satu sisi proses hukum berjalan, ini menyangkut kredibilitas kita sebagai pemegang saham," ujar Arya.

Dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp 32 triliun, dana yang disuntikkan mencapai Rp 22 triltiun. Arya menyebutnya sebagai sharing pain atau berbagi penderitaan bersama.

"Nasabah sakit karena harus didicil, pemerintah juga sakit karena harus mengeluarkan dana itu," ujar Arya.

link


"Nasabah sakit karena harus didicil, pemerintah juga sakit karena harus mengeluarkan dana itu," ujar Arya.