Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri meyakini tak ada urgensi yang jelas antara kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Mengingat, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia cenderung tumbuh positif, demikian pula dengan investasinya.

Menurut Faisal, ada pihak yang membisiki Jokowi hingga akhirnya terdesak untuk membuat Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ada yang membisiki, atau ada yang memberikan masukan, ini pak karena investasi anjlok pak, investasi memble pak, kemudian pak Jokowi di CNN Indonesia itu saya kutipnya di sana, mengatakan begini, Jokowi soal penghambat investasi, investasi yang memble itu ada penghambatnya, dia mengatakan 'saya akan kejar dan hajar'," ujar Faisal kepada detikcom dalam acara Podcast Tolak Miskin Episode ke#31 bertajuk 'Kejar Tayang RUU Cipta Kerja Buat Siapa?', Rabu (7/10/2020).

"Kemudian berita lagi, Jokowi sebut belum ada kebijakan investasi yang nendang, tuh. Kemudian pak Jokowi mengeluh, tidak satupun relokasi industri dari China ke Indonesia, tapi datangnya ke Vietnam, masa kita kalah dengan Vietnam, dengan Thailand," sambungnya.

Investasi Indonesia yang memble itu disebut-sebut jadi penyebab utama perlambatan ekonomi. Sebagaimana diketahui, berbagai indikator pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan sebenarnya tumbuh dengan pesat atau membaik dari era sebelumnya.

Namun Jokowi disebut bingung dengan pertumbuhan ekonomi yang terus stagnan di level 5%. Padahal, di awal pemerintahannya Jokowi optimistis ekonomi bisa meroket ke 7%. Celah inilah yang dimanfaatkan beberapa pihak untuk membisiki Jokowi.

"Begini awalnya. Presiden itu mencanangkan pertumbuhan ekonomi 2015-2019 itu kan 7%. Ada dokumennya di RPJMN. Kemudian pak Jokowi pada Agustus 2015 mengatakan pertumbuhan akan meroket, mulai September, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meroket. Kemudian faktanya pak Jokowi memang kerja keras luar biasa selama 5 tahun dengan pak JK," paparnya.

Faisal menjabarkan beberapa pencapaian pemerintahan Jokowi mulai dari tingkat inflasi di bawah 3%, tingkat ketimpangan yang menurun, serta angka kemiskinan yang terus ditekan ke bawah 10%. Selain itu tingkat pengangguran juga dikatakan Faisal mencapai titik terendah dalam 20 tahun.

"Kemudian Corruption Perceptions Index kita membaik terus dari tadinya kita berada di kelompok 50 terpuruk sekarang 50 teratas. Kemudian kalau kita lihat rating sovereign rating yang diberikan oleh Moody's, kita masuk investment grade, pertama kali sejak kita krisis. Kemudian yang fenomenal lagi adalah kemudahan berusaha, tahun 2014, Indonesia nomor 120, tahun 2019 73 naiknya tajam dari 120 menjadi urutan ke-73," tuturnya.

Sayangnya, hanya angka pertumbuhan ekonomi RI yang justru melambat dati tahun-tahun sebelumnya.

"Namun yang fenomenal itu tidak tercermin di angka pertumbuhan, pertumbuhan tetap stagnan di level 5%, padahal di era pak Jokowi 6%, sebelumnya 7%, sebelumnya lagi 8%. Jadi turun, 8% ke 7% ke 6% dan ke 5%. Terjadi penurunan atau perlambatan ekonomi, ekonomi tumbuh tapi melambat terus," tambahnya.

Inilah cikal bakal bisik-bisik Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut Faisal.

"Pak Jokowi pernah bilang dalam satu sidang kabinet 'Ini kok kita semua bagus, saya sudah kerja keras, kok pertumbuhan ini cuma 5%,' bingung pak Jokowi lambat terus ekonominya. Ada yang membisiki, atau ada yang memberikan masukan," ucapnya.

(ara/ara)

https://finance.detik.com/berita-eko...mbisiki-jokowi





siapa pembisiknya??


Perintah bukan bisikan keleeesss!




Faisal basri menit 10:34