Bos BKPM: Dana Abadi Bisa Dipakai Buat Proyek Ibu Kota Baru

Beranda

...

Berita dan Politik
Bos BKPM: Dana Abadi Bisa Dipakai Buat Proyek Ibu Kota Baru

.noiss.

08-10-2020 23:20

Bos BKPM: Dana Abadi Bisa Dipakai Buat Proyek Ibu Kota Baru

08 October 2020

CNBC Indonesia - Sovereign Welath Fund (SWF) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan bisa menjadi ladang untuk menarik investor ke RI. Melalui SWF tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan digunakan untuk membangun ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan SWF ini nantinya akan terpisah dari struktural BKPM. Yang jelas, fungsinya adalah sebagai lembaga yang akan mengelola investasi yang masuk di Indonesia.

Salah satu proyek, yang diharapkan bisa mendatangkan invesatasi ke dalam SWF ini, di antaranya adalah proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kalau lembaga investasi ini, sebenarnya dia mengelola dana dari beberapa lembaga-lembaga keuangan, dari dalam dan luar negeri. Mereka akan melihat potensi investasi, dan salah satu di antaranya itu adalah IKN [ibu kota negara] kita," kata Bahlil dalan video conference, Kamis (8/10/2020).

Ia meyakinkan, bahwa SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini tidak akan mengambil alih kewenangan BKPM. LPI hanya merupakan lembaga yang mengella investasi di luar APBN. Ketika mereka mau mengeksekusi kegiatan investasi di lapangan maka akan didaftarkan di BKPM dan kemudian dicatat.

"Misalnya dia mau bidik proyek apa, proyek infrastruktur untuk ibu kota negara atau proyek energi, atau proyek apa. Itu nanti daftar di BKPM. Kemudian nanti BKPM akan memproses legalitasnya atau bagian-bagiannya atas dasar kewenangan di dalam kewengan BKPM," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah ada nama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dana abadi negara atau SWF ini.

"Usulan namanya yang didorong Presiden adalah Otoritas Investasi Indonesia," kata Airlangga, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

"Otoritas Investasi Indonesia ini akan mempunyai modal sampai dengan Rp 75 triliun dan leverage-nya ini akan mengundang SWF dari negara lain," jelasnya.Dia mengatakan dengan adanya matching fund yang besarnya mencapai US$ 5 miliar atau setara dengan Rp 75 triliun (kurs Rp 14.900/US$), tentu diharapkan SWF Indonesia bisa menarik investor-investor lain.

Dengan demikian, Indonesia punya alat untuk mendorong investor, buka hanya dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI), bukan hanya lewat BKPM, tapi melalui Otoritas Investasi Indonesia.

"Seperti negara lain, Malaysia punya Khazanah, Singapura punya GIC dan Temasek juga berbagai negara punya SWF dengan demikian, instrumen investasi di Indonesia semakin lengkap," tegas mantan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bukan mimpi bagi Indonesia untuk bisa menghasilkan dana investasi Rp 225 triliun, yang akan dihasilkan dari SWF.

Dalam tahap awal, kata Sri Mulyani kemungkinan pembentukan dana modalnya dalam bentuk dana tunai dengan nilai Rp 30 triliun. Di dalam modal tahap awal ini, akan berasal dari barang milik negara (BMN), saham pada perusahaan-perusahaan BUMN, dan piutang negara.

"Sekarang sudah dibahas adalah injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai, itu nilainya mencapai sampai Rp 30 triliun," ujarnya.

Model SWF yang akan dibangun oleh RI ini, menurut Sri Mulyani akan dikombinasikan dengan development fund dan stabilization fund, yang mana akan akan menjadikan SWF internasional seperti Temasek milik Singapura, SWF milik Abu Dhabi dan seterusnya.

Secara struktur kelembagaan, SWF akan terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur, di mana Dewan Pengawas terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan tiga orang yang berasal dari kalangan profesional.

https://www.cnbcindonesia.com/market...-ibu-kota-baru

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk mengamankan aset Ibu Kota Baru yang rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur. Adapun aset negara berupa (Ibu Kota Negara/IKN) tersebut nantinya akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bakal dibentuk melalui aturan turunan dari UU Sapu Jagad tersebut.

"Kalau lembaga investasi ini sebenarnya dia mengelola dana dari beberapa lembaga-lembaga keuangan, dari dalam dan luar negeri. Mereka akan melihat potensi investasi, dan salah satu di antaranya itu adalah IKN kita," kata Bahlil saat temu virtual, Kamis (8/10/2020).

Dia melanjutkan LPI merupakan lembaga pengelola investasi di luar APBN. Artinya, jika mau mengeksekusi kegiatan investasi di lapangan maka akan didaftarkan di BKPM dan kemudian dicatat.

"Misalnya dia mau bidik proyek apa, proyek infrastruktur untuk ibu kota negara atau proyek energi, atau proyek apa. Itu nanti daftar di BKPM. Kemudian nanti BKPM akan memproses legalitasnya atau bagian-bagiannya atas dasar kewenangan di dalam kewengan BKPM," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan UU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyita aset-aset negara yang sampai saat ini tidak dikelola dengan optimal. Hal itu diyakini mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Nantinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengatur soal modal awal pembentukan sovereign wealth fund (SWF) atau LPI seperti yang diatur dalam Omnibus Law. Sebagai informasi, pasal 157 Bab X UU Cipta Kerja menyebut, aset negara dan BUMN bisa dipindahtangankan menjadi aset LPI yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab lembaga tersebut.

"Dalam UU Ciptaker ini ada klaster mengenai SWF atau autoritas investasi Indoneisa, di UU disebutnya LPI. Di dalam UU ini nanti, sumber ekuitas atau sumber modal awal, dari swf adalah terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber-sumber lainnya," tandasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/190...aru-1602169821

Selain kerja sama pemerintah, kepala negara juga menyaksikan penandatangan 11 kerja sama business to business (B to B) antara pelaku usaha kedua negara di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi nilai investasi US$ 22,89 miliar atau sekitar Rp 314,9 triliun.

Kerja sama yang tersebut di antaranya adalah Power Purchase Agreement (PPA) antara konsorsium PT. PJB Investasi (PT. PJBi dan Masdar) dan PT. PLN (Persero) dalam “Floating Solar PV PP 145 MWAC“ di Danau Cirata, Jawa Barat, senilai US$ 129 juta.

Kedua, proyek Refinery Investment Principle Agreement (RIPA) antara Mubadala Investment Company dan PT. Pertamina (Persero) untuk melanjutkan negosiasi dalam seleksi kemitraan setara untuk PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) - RDMP RU V. senilai US$ 5,5 miliar.

Ketiga, kontrak penyediaan LPG antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and PT. Pertamina senilai 270 juta dolar AS.

Keempat, Project Execution Agreement – Gresik Container Terminal antara DP World dan PT. Pelabuhan Indonesia Maspion senilai US$ 1,2 miliar.

Kelima, amandmen MoU antara Emirates Global Aluminium (EGA) dan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) senilai US$ 71 juta.

Keenam, MoU terkait “Evaluate a Potential Crude to Petrochemical Complex Project at Balongan” antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT. Pertamina (Persero) dalam hal projek Balongan di Jawa Barat senilai US$ 12,6 miliar.

Ketujuh, Long Term Naphta Supply Contract antara ADNOC dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. senilai US$ 3 miliar.

Kedelapan, MoU antara SAAL Operating System - Sole Proprietorship LLC (Saal.ai) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) terkait implementasi pendidikan digital untuk K-12 di Indonesia senilai US$ 23,5 juta.

Kesembilan, MoU dan Non-Disclosure Agreement (NDA) antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) dan TW Container Services Ltd. (TWCS) bertajuk “Development of a Custom Bounded Third Party Logistics Park, Dry Port and Inland Container Depot” di Subang, Jawa Barat, senilai US$ 100 juta.

Kesepuluh, MoU antara Elite Agro LLC, UAE dan Indonesian Agency for Agricultural Research And Development (IAARD), Kementerian Pertanian RI terkait “Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization” di Lembang, Jawa Barat.

https://katadata.co.id/ekarina/finan...rp-319-triliun

Pantesan buru buru.. Fokus pindahan ternyata masih lanjut..

emoticon-Leh Uga

Lu gak merasa pengen MENCRET baca berita ini?? @pasti2periode
Kapan lagi buzzer idiot jadi jubir ONTA ARAB PADANG PASIR YG TAJIR MELINTIR...

emoticon-Wakaka